Anggota DPR RI Golkar Kritik Wacana Penghapusan Prodi Non Industri: Bukan Kebijakan, Tapi Pemusnahan

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menolak wacana penghapusan prodi non industri.
• Ia menyebut kebijakan tersebut sepihak dan tidak pernah dibahas dalam rapat kerja DPR.
• Purnamasidi menilai pendidikan tidak boleh hanya berorientasi industri dan STEM.
• Menurutnya, pendidikan karakter dan penguatan tenaga pendidik tetap harus menjadi prioritas nasional.

Jember (beritajatim.com) – Muhamad Nur Purnamasidi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Jember-Lumajang, Jawa Timur, menyesalkan munculnya wacana penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri.

Rencana ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis, 23 April 2026. Kemendikti mencatat setiap tahun kampus meluluskan hingga 1,9 juta sarjana yang kesulitan mencari pekerjaan, karena kebutuhan di lapangan tidak cocok dengan latar belakang pendidikan mereka.

“Kami di Komisi X juga kaget, karena itu enggak pernah dibahas di dalam rapat-rapat kerja. Jadi itu sepihak dari Kementerian. Tentu prinsipnya tidak perlu ada penutupan,” kata Purnamasidi, ditulis Selasa (12/5/2026).

Menurut Purnamasidi, belum ada analisis mendalam terhadap terpenuhinya ketersediaan tenaga guru dan dosen di Indonesia. “Kedua, ke depan kita juga masih mau upskilling para tenaga pendidik kita. Proses mereka menjadi pendidik bukan hanya empat tahun,” katanya.

Komisi X sedang mempersiapkan keputusan untuk mendukung calon pendidik harus berasal dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). LPTK adalah perguruan tinggi negeri maupun swasta, yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan, pendidikan, dan pelatihan guru serta Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang bertujuan mencetak tenaga pendidik profesional di berbagai jenjang pendidikan.

“Kalau kebijakan ini dilaksanakan tentu ini berdampak ke depan untuk upaya kita meng-upskilling para tenaga-tenaga pendidik yang tersedia sekarang. Makanya menurut saya (pernyataan Kemendiktisaintek) ini ceroboh. Kebijakan ini enggak dibicarakan langsung dilontarkan begitu saja,” kata Purnamasidi.

Puirnamasidi tidak keberatan jika pemerintah berkonsentrasi pada STEM (Science, Technology, Engineering, dan Mathematics), yang mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia kerja modern.

“Tapi jangan kemudian yang non STEM dikalahkan. Masing-masing saling menguatkan. Bukan ini dikuatkan, itu kemudian dihancurkan, enggak boleh. Itu bukan kebijakan namanya. Itu namanya pemusnahan,” kata Purnamasidi.

Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menilai justru saat ini pendidikan karakter di Indonesia tidak berjalan. “Pendidikan karakternya tidak ada, karena orientasinya matematis banget, satu tambah satu sama dengan dua. Sangat industrialis,” katanya.

“Pendidikan bukan mencetak orang untuk bisa bekerja saja. Tapi bagaimana orang bisa punya karakter yang baik, yang bisa mengembangkan nilai-nilai luhur di negeri kita,” kata Purnamasidi. [wir/beq]