Sempurnakan Haji Inklusif, Komnas Disabilitas dan Kemenhaj Audit Kelayakan Hotel di Makkah

RINGKASAN BERITA:

• Komnas Disabilitas bersama Kemenhaj bersinergi mengaudit pemenuhan hak jemaah disabilitas di hotel Makkah.
• Evaluasi difokuskan pada pembenahan akurasi data sistem terpadu lansia dan disabilitas bawaan tanah air.
• Undang-undang mewajibkan penyediaan fasilitas pendamping komunikasi dan alat bantu ramah disabilitas.
• Sebanyak 175.682 jemaah Indonesia di Makkah mendapatkan pengawalan ketat di tengah suhu udara 44°C.

Makkah (beritajatim.com) – Komisi Nasional Disabilitas (KND) bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI bersinergi melakukan audit komprehensif terhadap pemenuhan hak serta kelayakan akomodasi jemaah haji berkebutuhan khusus di sejumlah sektor pemondokan Kota Makkah.

Langkah taktis ini ditempuh untuk mengawal dedikasi petugas lapangan, mengurai kendala teknis administrasi, sekaligus menyempurnakan standardisasi pelayanan haji inklusif secara nasional.

Wartawan beritajatim.com, Muhammad Isnan yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH) Kemenhaj RI melaporkan dari Arab Saudi, peninjauan melekat ini menjadi instrumen evaluasi krusial seiring berkumpulnya 175.682 jemaah reguler di Makkah.

Kehadiran perlindungan berlapis ini dirasakan langsung oleh rombongan jemaah rentan asal berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Embarkasi Surabaya/SUB) yang kini harus beradaptasi menghadapi paparan cuaca panas ekstrem yang menyentuh angka 44 derajat Celsius.

Hingga hari ke-28 operasional, akumulasi pergerakan jemaah risti menuntut kesabaran ekstra dari para petugas kloter dan tim medis daerah. Mereka bertindak sebagai garda terdepan pelindung keselamatan jemaah, khususnya dalam menangani kasus disorientasi ruang dan penurunan fungsi memori (demensia) akibat kelelahan fisik.

“Petugas itu ibaratnya sapu jagat, bagi jemaah ada yang terpisah dari rombongan harus dikawal ke dalam kelompoknya,” ujar Jaya, Petugas Haji Daerah Banten Pendamping Lansia dan Disabilitas.

Penanganan kesehatan yang responsif dan intensif juga diakui menjadi kunci penting pertahanan fisik jemaah sebelum memasuki masa kritis pendorongan wukuf Arafah pada Selasa, 26 Mei mendatang.

“Melayani penyandang disabilitas ini memang perlu kesabaran, karena mereka kemampuannya juga tidak sama dengan haji yang biasa,” terang Dokter Pendamping Kloter, Sarmani, kepada Tim Media Center Haji (Sabtu, 16/5) di Al Hidayah Tower, Aziziyah, Makkah.

Evaluasi Sistem Integrasi dan Standardisasi Fasilitas

Di samping mengapresiasi kinerja petugas, KND mencatat adanya ruang perbaikan mendasar yang harus dibenahi sejak dari tanah air, khususnya terkait akurasi input data pada sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat). Ketidaksesuaian pelabelan kategori fisik jemaah rentan di lapangan berpotensi mengaburkan pemetaan mitigasi logistik alat bantu.

“Label lansia dan disabilitas ternyata masih diisi oleh jamaah yang sehat atau yang usianya di bawah 60 tahun,” ungkap Koordinator Layanan Lansia dan Disabilitas Sektor 10, Sugita Esadora.

Merespons kendala operasional tersebut, KND memberikan dukungan penuh bagi pemerintah untuk menyusun rancangan akomodasi yang ramah disabilitas secara hukum dan berdaulat.

Wakil Ketua Komnas Disabilitas, Deka Kurniawan, menggarisbawahi bahwa pemenuhan hak fasilitas pendukung bagi jemaah yang memiliki keterbatasan gerak maupun sensorik merupakan mandat mutlak konstitusi.

“Karena mereka memiliki hambatan, memiliki keterbatasan, undang-undang mengatur bahwa negara harus memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, itu yang disebut dengan istilah akomodasi yang layak,” urai Deka.

Menurut Deka, pemenuhan hak beribadah secara utuh dan bermartabat hanya bisa dicapai bila pemerintah konsisten membuka ruang bagi penyediaan instrumen pembantu komunikasi bagi tunarungu serta pengadaan modifikasi hotel seperti handling besi toilet.

“Kalau hambatannya ada dalam hal komunikasi, maka beliau harus diberikan orang yang mampu bisa membantu komunikasi, atau alat yang bisa membuat mudah untuk bisa berkomunikasi,” paparnya. [ian/MCH]