Blitar (beritajatim.com) – Satu dekade sejak resmi ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Blitar, Kecamatan Kanigoro masih belum memiliki satu pun Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri. Kondisi tersebut memicu kekecewaan warga yang menilai pembangunan sektor pendidikan belum sejalan dengan status Kanigoro sebagai pusat pemerintahan kabupaten.
Ketiadaan SMA maupun SMK Negeri dinilai menyulitkan akses pendidikan bagi lulusan SMP di Kanigoro. Padahal, kawasan tersebut terus berkembang sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi Kabupaten Blitar.
Sebagai bentuk protes, warga yang tergabung dalam Ki Demang Community membentangkan banner berisi surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar di kawasan Simpang Empat Kanigoro, Selasa (30/6/2026) sore.
Warga menilai Pemerintah Kabupaten Blitar bersama DPRD belum memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan fasilitas pendidikan menengah atas di wilayah ibu kota kabupaten.
Koordinator Ki Demang Community, Henry, mengatakan aksi tersebut merupakan puncak kekecewaan masyarakat setelah upaya menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi tidak mendapat tanggapan.
“Ini merupakan implementasi puncak kekecewaan warga, lantaran surat permohonan audiensi yang kami layangkan kepada Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar sama sekali tidak mendapatkan respons,” tegas Henry.
Menurutnya, absennya SMA dan SMK Negeri di Kanigoro berdampak langsung terhadap peluang pendidikan para lulusan SMP setiap tahun. Saat proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), siswa dari Kanigoro harus mendaftar ke sekolah negeri di kecamatan lain sehingga kalah dalam aspek domisili dibanding calon peserta didik yang tinggal lebih dekat dengan sekolah tujuan.
Akibatnya, jalur prestasi menjadi satu-satunya peluang yang dapat diandalkan, sehingga siswa Kanigoro harus bersaing lebih ketat dengan peserta dari berbagai wilayah.
Kondisi tersebut juga berdampak pada beban ekonomi masyarakat. Banyak orang tua terpaksa menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta atau mengeluarkan biaya transportasi lebih besar karena harus bersekolah di luar kecamatan.
Melalui surat terbuka itu, warga mendesak Pemerintah Kabupaten Blitar dan DPRD segera mengambil langkah konkret untuk menghadirkan SMA atau SMK Negeri di Kanigoro. Salah satu opsi yang diusulkan adalah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) agar akses pendidikan menengah atas di ibu kota kabupaten dapat terpenuhi.
“Untuk itu, dengan surat terbuka ini, kami memohon respons secepatnya dari Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar,” pungkas Henry. [owi/but]
Link informasi : Sumber
