“Banyak pengamat sepakat bahwa lemahnya disiplin kolektif seperti antre, tepat waktu, dan tanggung jawab pada ruang publik adalah “pekerjaan rumah” terbesar kita”
Kementerian Sosial bersama dengan TNI tengah menyiapkan program kolaborasi pembentukan karakter para siswa Sekolah Rakyat. Taruna Akademi Militer (Akmil) akan diterjunkan untuk membina para siswa maupun guru Sekolah Rakyat mulai Agustus 2026.
Pihak TNI akan mengirimkan sekitar 1.000 Taruna Tingkat 1 dan Tingkat 2 untuk melaksanakan pembinaan pembentukan karakter ini di 178 titik Sekolah Rakyat.
Beberapa materi yang akan diajarkan antara lain: cara menyetrika baju seragam, merapikan seprei, kerapian lemari pakaian, hingga cara menyemir sepatu.
Pendidikan Karakter
Pemerintah menegaskan bahwa pelibatan 1.000 Taruna Akmil ini fokus pada pendidikan karakter dan kedisiplinan. Bukan latihan kemiliteran seperti Peraturan Baris-Berbaris (PBB) berat atau bela diri.
Berlangsung singkat, hanya 5 hari (3–7 Agustus 2026) di awal tahun ajaran untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan asrama. Peran Taruna sebagai “kakak asuh” dan teladan. Sama sekali bukan menggantikan peran guru di ruang kelas.
Namun, karena membawa sosok militer ke dunia pendidikan, wacana ini tetap menuai pro-kontra di masyarakat. Pemerintah dan TNI sudah menjamin program ini murni untuk membangun disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab.
Toh beberapa pengamat ada yang mengingatkan agar ini tidak berubah menjadi “militerisasi sekolah” yang berpotensi menekan nalar kritis anak. Mereka menekankan bahwa pendekatan pedagogis yang humanis tetap harus diutamakan.
Sudah ada mekanisme pengawasan. Pimpinan TNI sudah menegaskan kepada para perwira dan pengasuh Taruna yang akan terjun untuk mengedepankan pendekatan yang humanis dan bebas kekerasan fisik. Pembinaan harus dilandasi prinsip saling mengasah kemampuan, mengasihi, dan mengasuh, bukan dengan tindakan otoriter atau intimidasi.
Di titik ini agaknya diperlukan pencegahan dini berupa pengawasan ketat agar pelanggaran kecil tidak berkembang menjadi masalah besar.
Guru Pendamping
Kabarnya detail teknis masih digodok. Di sini para perwira tinggi terus memantau bawahannya untuk memastikan profesionalitas. Memastikan guru pendamping ditempatkan sebagai pengawas utama interaksi Taruna dengan siswa di sekolah.
Meski belum dirinci, pernyataan resmi menjamin jika ada Taruna melanggar SOP, mereka akan ditarik dan diberi sanksi.
Banyak pengamat sepakat bahwa lemahnya disiplin kolektif bangsa kita, seperti antre, tepat waktu, dan tanggung jawab pada ruang publik adalah “pekerjaan rumah” terbesar kita.
Nah, kalau kita bicara ideal, pendidikan karakter seharusnya tidak bersifat seremonial atau instan. Apalagi hanya 5 hari. Idealnya ada pendekatan kognitif. “Mengapa”, bukan “Sekadar Apa”. Karakter ideal dimulai dari pemahaman, bukan ketakutan.
Siswa diajak berdiskusi tentang manfaat disiplin bagi dirinya, bukan sekadar takut hukuman. Misalnya, diskusi tentang “kenapa antre itu adil”. Cara ini lebih efektif daripada sekadar menyuruh antre dengan tongkat.
Pengalaman di acara-acara pemerintahan, sudah dianggap biasa bila acara dimulai terlambat sampai dua jam dari jadwal yang tertulis di undangan. Hal yang sama terlihat d kampus. Sudah biasa mahasiswa datang 20 menit setelah kuliah dimulai. Guyonan mereka: WIB artinya waktu Insya Allah berubah.
Pembiasaan sistematis atau habituasi di sekolah juga penting. Bahkan ini kunci paling penting. Disiplin harus menjadi budaya sekolah, bukan proyek tamu. Contoh idealnya guru atau dosen atau gubernur datang tepat waktu, maka siswa/tamu akan meniru.
Kesadaran akan kebersihan demikian juga. Tidak ada jadwal piket dadakan. Tapi ada konsekuensi logis jika ada sampah di kelas, aktivitas belajar ditunda sampai bersih.
Keteladanan Terdekat
Efek Taruna Akmil akan maksimal jika guru dan orang tua adalah teladan utama. Pendidikan karakter yang gagal biasanya karena ada gap: di sekolah diajarkan disiplin, di rumah orang tua sering melanggar aturan lalu mengajak kompromi. Boleh jadi kebiasaan buruk inilah yang membuat kita tak kunjung pandai berdisiplin berlalu lintas.
Mestinya ada hukuman untuk setiap pelanggaran. Bedanya dengan militer murni, dalam pendidikan karakter ideal, jika siswa terlambat, konsekuensinya bukan push-up, melainkan kehilangan hak istimewa. Misalnya: tidak boleh ikut kegiatan favorit hari itu, sambil diajak merefleksi kesalahannya. Ini membangun tanggung jawab tanpa trauma.
Program 5 hari itu idealnya adalah hanya sebagai “pancingan”. Tugas Taruna bukan “mengubah” siswa, melainkan memulai gerakan yang kemudian dilanjutkan oleh guru dan siswa secara konsisten 365 hari ke depan. Jika setelah Taruna pergi, semangat disiplin itu padam, maka program tersebut gagal sebagai pendidikan karakter, dan hanya menjadi “demo” belaka.
Benang Rumit
Di tengah maraknya kasus konflik orang tua, anak, dan guru belakangan ini, kehadiran figur militer di sekolah memang berpotensi menjadi “api dalam sekam” jika tidak dikelola dengan hati-hati.
Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering melihat kasus orang tua melaporkan guru ke polisi atau menuntut ganti rugi besar akibat tindakan disiplin yang dianggap berlebihan.
Di Demak, guru madrasah diniyah dipolisikan dan diminta uang damai Rp12,5 juta karena menampar siswa yang melempar sandal.
Di Subang orang tua mengamuk di ruang guru dan membentak guru yang menampar anaknya karena bolos. Sedangkan di Sorong guru justru didenda Rp100 juta oleh keluarga siswa karena memviralkan ulah siswanya.
Nah, di sinilah letak benang rumitnya. Jika seorang guru saja yang notabene adalah tenaga profesional bisa berurusan dengan hukum karena tindakan fisik, lalu bagaimana dengan Taruna Akmil yang notabene masih dalam masa pendidikan dan bukan guru?
Materi yang akan diajarkan Taruna seperti merapikan tempat tidur dan menyemir sepatu, sebenarnya bagian dari keterampilan hidup. Namun, ini berisiko merendahkan martabat guru.
Ruang kelas dan asrama adalah ranah pedagogis. Guru memiliki kapasitas psikologi anak dan metode pengasuhan yang sudah terlatih. Jika tugas ini diberikan pada Taruna yang belum tentu dibekali ilmu psikologi perkembangan anak, dikhawatirkan pendekatan militer yang kaku justru mematikan nalar kritis siswa.
Kepatuhan vs Kesadaran
Ini adalah inti dari kekhawatiran paling dalam. Kita setuju dengan fokus disiplin karena kita memang lemah di situ. Namun, pendidikan karakter yang ideal seharusnya membangun kesadaran dari dalam (internal), bukan sekadar kepatuhan lahiriah karena takut.
Syukurlah para Taruna akan dibekali materi psikologi perkembangan anak dan perlindungan anak sebelum turun. Apalagi interaksi Taruna diawasi langsung oleh guru pendamping di sekolah.
Jadi, meski kita bisa memahami kekhawatiran orang tua, solusinya bukanlah menolak mentah-mentah, tetapi memastikan transparansi dan pengawasan yang super ketat. Orang tua perlu diyakinkan bahwa ini adalah program pendampingan kebersihan dan kemandirian. Bukan latihan militer yang bisa memicu trauma atau benturan fisik.
Rasanya ada baiknya bila orang tua melihat langsung simulasi atau sosialiasi visual bentuk program ini. Jauh lebih ampuh dari seribu surat edaran untuk meredam kecemasan orang tua. Ketika orang tua bisa melihat aktivitasnya hanya sebatas merapikan tempat tidur dan menyemir sepatu dengan cara yang menyenangkan, kekhawatiran tentang “militerisasi” akan sirna dengan sendirinya. [Zainal Arifin Emka]
Link informasi : Sumber
