Ringkasan Berita:
- Lebih dari 5.000 desa di Jawa Timur berada dalam kategori rawan tinggi bencana, sehingga percepatan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) menjadi kebutuhan mendesak.
- Melalui pendampingan Konsorsium KONDUSIF bersama Program SIAP SIAGA, sepuluh desa di Jawa Timur berhasil mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.
- Pemerintah dan mitra pembangunan mendorong penguatan regulasi, pendanaan, serta kolaborasi masyarakat agar Desa Tangguh Bencana dapat berkembang secara berkelanjutan.
Malang (beritajatim.com) – Perubahan iklim yang semakin meningkatkan risiko banjir, kekeringan, dan berbagai bencana hidrometeorologi menjadi tantangan besar bagi desa-desa di Jawa Timur.
Dengan ribuan wilayah desa berada di kawasan rawan bencana, percepatan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) menjadi langkah penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dari sekitar 8.500 desa di Jawa Timur, lebih dari 5.000 desa berada dalam kategori rawan tinggi bencana. Namun hingga saat ini, baru sekitar 2.100 desa yang telah berstatus sebagai Desa Tangguh Bencana atau Destana.
Kondisi tersebut menjadi latar belakang pelaksanaan Lokakarya Pembelajaran Praktik Baik Destana (Desa Tangguh Bencana) dan Integrasinya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Desa yang berlangsung di Malang, Selasa dan Rabu, 4-5 Agustus 2026.
Lokakarya tersebut mempertemukan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan untuk berbagi pengalaman dan mendokumentasikan berbagai praktik baik dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana.
Melalui kegiatan tersebut, berbagai pihak melihat bahwa pembentukan Destana tidak hanya berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana, tetapi juga bagaimana desa mampu memasukkan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan.
Salah satu pembelajaran berasal dari sepuluh desa dampingan di Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, Pacitan, dan Sampang yang sejak Mei 2025 mendapatkan pendampingan melalui inisiatif DESTANA oleh Konsorsium KONDUSIF dengan dukungan Program SIAP SIAGA-Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk Manajemen Risiko Bencana.
Dalam proses pendampingan tersebut, pemerintah desa dan masyarakat melakukan pemetaan risiko, penyusunan rencana penanggulangan bencana, serta penguatan kapasitas lokal untuk menghadapi berbagai ancaman yang sesuai dengan karakter wilayah masing-masing.
Seluruh desa dampingan kini telah memiliki Peta Risiko Bencana, Kajian Risiko Bencana, Rencana Kontinjensi, serta Rencana Penanggulangan Bencana Desa.
Dokumen tersebut tidak berhenti sebagai kelengkapan administratif, tetapi mulai diintegrasikan ke dalam sistem pembangunan desa melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Langkah ini menjadi bagian penting agar upaya pengurangan risiko bencana memiliki dukungan kebijakan dan anggaran yang berkelanjutan.
“Investasi pada upaya pencegahan sebelum bencana terjadi memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan biaya penanganan setelah bencana,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, inisiatif berbasis masyarakat seperti Destana merupakan langkah strategis untuk mengurangi korban jiwa, kerugian ekonomi, serta dampak sosial akibat bencana.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto menyampaikan bahwa penguatan kapasitas masyarakat desa menjadi fondasi utama dalam membangun daerah yang lebih tangguh.
“Berkat dukungan BNPB dan berbagai pihak, Jawa Timur terus memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu menghadapi ancaman bencana di wilayahnya masing-masing, terutama di daerah dengan tingkat risiko tinggi,” tegasnya.
Selain meningkatkan kesiapsiagaan, pembentukan Destana juga mendorong desa untuk menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang, termasuk dampak perubahan iklim.
Berbagai rencana aksi yang disusun dalam program tersebut telah mengintegrasikan aspek Adaptasi Perubahan Iklim (API), Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), serta penguatan ekonomi masyarakat.
Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, F.X. Nugroho Setijo Nagoro, menilai capaian tersebut menjadi langkah maju dalam memperkuat pembangunan desa berbasis ketangguhan.
Namun, menurutnya, keberlanjutan program membutuhkan dukungan regulasi dan pendanaan yang lebih kuat di tingkat desa.
“Integrasi pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan desa telah tercapai. Namun pemerintah desa perlu lebih berani menetapkan regulasi melalui Peraturan Desa agar tersedia alokasi anggaran yang berkelanjutan untuk kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana,” ujarnya.
Pengalaman desa-desa dampingan juga menunjukkan bahwa ketangguhan menghadapi bencana memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan iklim.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ary Sudijanto, mengapresiasi kemampuan masyarakat desa dalam menerjemahkan kebijakan menjadi solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
“Masyarakat desa telah mampu mengadaptasi berbagai kebijakan tersebut menjadi solusi yang relevan dan dapat diterapkan di tingkat komunitas,” tuturnya.
Di tingkat masyarakat, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa juga semakin berperan sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah desa, warga, dan berbagai pemangku kepentingan.
Forum tersebut turut mendorong penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari strategi membangun ketangguhan jangka panjang. Koordinator Konsorsium KONDUSIF, Sutiah, menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh kelompok masyarakat dalam proses pembangunan desa.
“Melalui pendampingan, kami mendorong peran aktif perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam proses pengambilan keputusan serta perencanaan pembangunan desa yang berketahanan iklim dan bencana,” ujarnya.
First Secretary Humanitarian Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Catherine Meehan, menilai pengalaman desa-desa dampingan menunjukkan bahwa ketangguhan harus tumbuh dari komunitas dan menjadi bagian dari sistem pembangunan desa.
“Ketangguhan dapat tercapai ketika dibangun dari komunitas, menjadi bagian dari pembangunan desa, dan didokumentasikan sebagai praktik baik yang dapat dipelajari serta direplikasi oleh daerah lain,” katanya.
Pembentukan Desa Tangguh Bencana menunjukkan bahwa upaya menghadapi bencana tidak dapat dilakukan hanya setelah kejadian berlangsung. Ketangguhan perlu dibangun sejak awal melalui perencanaan, penguatan kapasitas masyarakat, serta kolaborasi berbagai pihak.
Praktik baik dari sepuluh desa dampingan di Jawa Timur diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mempercepat penguatan sistem pengurangan risiko bencana mulai dari tingkat desa hingga nasional. [yog/suf]
Link informasi : Sumber
