Mojokerto (beritajatim.com) — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Mojokerto. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak tepat sasaran.
Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan mahasiswa terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kedua program itu dinilai perlu dievaluasi karena dianggap berpotensi kurang efektif dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebelum tiba di lokasi, massa terlebih dahulu melakukan long march dan sampai di depan gedung DPRD sekitar pukul 15.50 WIB. Sepanjang perjalanan, mereka membawa spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setibanya di lokasi, para demonstran bergantian menyampaikan orasi melalui mobil komando.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa delapan tuntutan utama yang dirangkum dalam bentuk pakta integritas untuk diserahkan kepada wakil rakyat. Salah satu tuntutan utama mereka adalah evaluasi terhadap program MBG dan KDMP agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani anggaran negara secara tidak efektif.
Situasi sempat memanas ketika terjadi dorong-dorongan antara massa aksi dan aparat kepolisian. Insiden itu terjadi saat mahasiswa berupaya memasuki area Gedung DPRD untuk bertemu langsung dengan anggota dewan. Untuk mengantisipasi eskalasi, Polres Mojokerto Kota mengerahkan personel gabungan serta kendaraan taktis di sekitar lokasi.
Ketegangan mereda setelah Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, keluar menemui massa aksi. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan mereka yang kemudian dilanjutkan dengan dialog antara kedua pihak. Mahasiswa kemudian menyerahkan tuntutannya kepada Ketua DPRD Kota Mojokerto.
Ketua PC PMII Mojokerto, M. Nur Fadilah, menilai terdapat persoalan dalam tata kelola sejumlah program nasional yang berdampak hingga tingkat daerah. Ia menyoroti bahwa program seperti MBG dan KDMP dinilai berpotensi mengalihkan anggaran dari sektor lain, termasuk pendidikan.
“Program seperti MBG dinilai mengalihkan anggaran dari sektor lain, termasuk pendidikan. Masih banyak tenaga pendidik honorer yang menerima upah sangat rendah, antara Rp200 ribu sampai Rp300 ribu. Di sisi lain, pendirian SPPG semakin memperkaya sebagian golongan,” ungkapnya, Senin (22/6/2026).
Ia menilai, ada dugaan ketimpangan dalam implementasi program, termasuk distribusi fasilitas pendukung yang belum merata manfaatnya. Ia menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar lebih transparan, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. “Kami Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya mengecam rezim Prabowo-Gibran. Hidup mahasiswa,” pungkasnya.
Usai menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Mojokerto di Jalan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Personel dari Polres Mojokerto Kota mengawal jalannya massa aksi kembali ke tujuan.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang digelar gabungan mahasiswa sempat menyebabkan arus lalu lintas di jalur By Pass Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, lumpuh. Massa aksi memblokir jalur nasional tersebut sekitar 15 menit sebelum menuju DPRD Kota Mojokerto. [tin/kun]
Link informasi : Sumber
