Bau Menyengat di Hutan Wonosalam Jombang, ECOTON Desak Polisi Usut Dugaan Pembuangan Limbah B3

0

Jombang (beritajatim.com) – Temuan material mencurigakan dengan bau menyengat di kawasan hutan Wonosalam, Kabupaten Jombang, memicu kekhawatiran terhadap ancaman pencemaran lingkungan.

Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (ECOTON) bersama Perkumpulan Telapak Indonesia mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dugaan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di kawasan tersebut.

Desakan itu disampaikan setelah tim ECOTON dan Telapak kembali melakukan penelusuran di kawasan hutan Dusun Carangwulung, Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Rabu (18/11/2026). Dalam pemeriksaan di tiga titik pembuangan, tim menemukan tumpukan material yang mengeluarkan bau menyengat.

Kondisi tersebut membuat sejumlah anggota tim mengalami mual hingga hampir muntah. Bahkan, warga yang melintas di sekitar lokasi terlihat menutup hidung karena tidak tahan dengan aroma yang ditimbulkan material tersebut.

Juru bicara tim, Amalia Fibrianty, mengatakan pemeriksaan ulang dilakukan untuk memastikan kondisi lokasi sekaligus mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai material yang dibuang. Sebelumnya, tim telah mendatangi lokasi pada Selasa (17/11/2026) sore, tetapi keterbatasan pencahayaan membuat pemeriksaan belum maksimal.

“Kita ingin memastikan kembali dengan mendatangi lokasi. Karena kemarin itu sudah sore dan gelap. Kita butuh kepastian,” ujar Amalia.

Menurutnya, bau menyengat menjadi salah satu indikasi yang perlu mendapat perhatian serius. Tim bahkan mengalami kesulitan ketika melakukan penelusuran karena aroma material cukup kuat.

“Kita mengalami kendala bau juga. Sempat mau muntah. Kita juga mengamati warga yang sedang melintas, rata-rata menutup hidung,” ungkapnya.

Amalia meminta aparat penegak hukum tidak menunda penyelidikan. Ia mengingatkan bahwa pembuangan limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin merupakan tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 60 UU tersebut melarang setiap orang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Sementara Pasal 104 mengatur ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda maksimal Rp3 miliar bagi pelanggarnya.

“Material limbah B3 ini tidak boleh dibiarkan dibuang sembarangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu sudah jelas. Pelaku bisa didenda maksimal Rp3 miliar. Karena itu, harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Polisi harus gecep, jangan lelet,” tegas Amalia.

Delapan Truk Diduga Angkut Material ke Hutan Wonosalam

Dugaan pembuangan material dalam jumlah besar juga diperkuat keterangan Sandi, seorang pesanggem atau pengelola lahan di kawasan hutan yang masuk konsesi Perhutani KPH Jombang.

Kepada tim, Sandi memperkirakan sedikitnya delapan truk digunakan untuk mengangkut material ke kawasan hutan tersebut. Lokasi penumpukan berada di antara Petak 14A dan Petak 11.

Sandi mengaku pertama kali mengetahui keberadaan material itu pada Selasa pagi ketika hendak menuju hutan untuk menyadap karet. Awalnya, ia melihat gundukan menyerupai debu di sekitar kawasan tersebut.

“Pagi hari saat akan ke hutan untuk deres karet, saya melihat ada gundukan debu. Semakin saya dekati, baunya menusuk hidung,” tuturnya.

Material yang dibuang tidak hanya menumpuk di lahan, tetapi juga menutupi jalan setapak yang biasa digunakan warga untuk menuju kawasan hutan. Sandi sempat kesulitan membersihkan timbunan tersebut hingga akhirnya dibantu warga lain bernama Totok.

Dampak yang lebih luas juga dikhawatirkan mengancam tanaman produktif milik Sandi. Di lahan yang dikelolanya terdapat sekitar 30 tanaman kopi, 15 pohon durian, dan 16 pohon karet.

Tanaman tersebut selama ini menjadi bagian dari sumber penghidupan yang dirawatnya. Karena itu, ia khawatir material yang diduga limbah tersebut dapat merusak tanaman apabila dibiarkan terlalu lama.

“Kalau limbah ini dibiarkan, kami khawatir tanaman kopi, durian, dan karet bisa rusak atau mati. Padahal, tanaman itu yang selama ini kami rawat dan menjadi sumber penghasilan. Kami berharap limbahnya segera dibersihkan, jangan sampai kami yang menanggung kerugiannya,” ungkap Sandi.

DLH Jombang Kirim Surat ke Gakkum Lingkungan Hidup

Setelah melakukan pemeriksaan lapangan, tim ECOTON dan Perkumpulan Telapak mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang untuk meminta penjelasan mengenai langkah penanganan dugaan pembuangan material tersebut.

Kepala DLH Kabupaten Jombang, Mifatahul Ulum, mengatakan pihaknya telah menyurati Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup untuk meminta bantuan penanganan lebih lanjut.

Saat ini, DLH masih menunggu arahan dari Gakkum terkait langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan penanganan di lokasi berjalan sesuai ketentuan.

“Hari ini kami sudah kirim ke Gakkum untuk minta bantuan agar ditindaklanjuti. Kami nanti menunggu arahan dari Gakkum. Kami berharap teman-teman Gakkum bisa lebih cepat menindaklanjuti karena ini berada di lingkungan daerah yang perlu kita lindungi, di Wonosalam,” ujar Mifatahul.

DLH juga mengimbau masyarakat untuk sementara tidak mendekati lokasi pembuangan. Imbauan tersebut disampaikan karena jenis material, kandungan zat, serta tingkat bahayanya belum diketahui secara pasti.

Mifatahul menegaskan, pihaknya belum dapat memastikan sumber maupun asal material yang ditemukan di kawasan hutan Wonosalam. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap karakteristik dan pihak yang bertanggung jawab.

“Kami belum bisa memastikan itu dari mana. Pasti nanti butuh penyelidikan lebih lanjut,” katanya.

Sementara itu, ECOTON dan Perkumpulan Telapak meminta penanganan kasus tersebut tidak berhenti pada pengambilan sampel maupun dokumentasi lapangan. Aparat penegak hukum didesak menelusuri asal material, pihak pengangkut, kendaraan yang digunakan, hingga pihak yang diduga bertanggung jawab atas pembuangan.

Hasil pemeriksaan laboratorium juga dinilai penting untuk memastikan apakah material tersebut termasuk limbah B3 serta menentukan tingkat bahayanya. Kepastian tersebut menjadi dasar dalam menetapkan metode penanganan dan pemulihan lingkungan.

Selain mengungkap pihak yang bertanggung jawab, material yang ditemukan harus ditangani secara aman agar tidak memperluas risiko paparan terhadap warga, tanah, maupun ekosistem hutan Wonosalam.

Penanganan cepat diperlukan agar dugaan pencemaran tersebut tidak berkembang menjadi ancaman lingkungan sekaligus merugikan masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari kawasan hutan. (ted)


Link informasi : Sumber

Leave A Reply

Your email address will not be published.