Ringkasan Berita:
- Bawaslu Kabupaten Mojokerto memperkuat kolaborasi dengan insan pers untuk menghadapi tantangan demokrasi menuju Pemilu 2029.
- Sinergi dengan PWI Mojokerto Raya diarahkan untuk memperkuat literasi demokrasi, pengawasan partisipatif, serta menangkal hoaks dan disinformasi.
- Bawaslu dan PWI menilai media memiliki peran strategis dalam menghadirkan informasi kepemiluan yang akurat, berimbang, dan terpercaya.
Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto mulai memperkuat sinergi dengan insan pers sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk membangun ekosistem informasi yang sehat sekaligus mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi.
Penguatan kerja sama itu dilakukan melalui kunjungan kelembagaan jajaran Bawaslu Kabupaten Mojokerto ke Kantor Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto Raya di Jalan Raya Pekayon, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Konsolidasi Demokrasi sebagai tindak lanjut Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal memimpin langsung rombongan bersama jajaran. Kedatangan tersebut diterima Ketua PWI Mojokerto Aminuddin Ilham, Sekretaris PWI Mojokerto Arif Rahman, serta sejumlah pengurus dan anggota.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Savitri Rindyana mengatakan, penguatan demokrasi tidak boleh hanya dilakukan ketika tahapan pemilu berlangsung. Menurutnya, masa non-tahapan merupakan momentum penting untuk membangun kesadaran masyarakat.
“Bawaslu ingin terus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ketika tahapan pemilu berlangsung. Konsolidasi demokrasi ini menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk insan pers, untuk memperkuat literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif,” ungkapnya, Rabu (12/8/2026).
Savitri menjelaskan, terdapat sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam konsolidasi demokrasi tersebut. Selain penguatan literasi demokrasi dan analisis hukum kepemiluan, Bawaslu juga mendorong kesiapan data serta informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sekaligus meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat.
Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga menyoroti berbagai tantangan menjelang Pemilu 2029, mulai dari potensi politik uang, penyebaran hoaks dan disinformasi, hingga persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Evaluasi terhadap penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu turut menjadi bagian dari pembahasan.
Di tengah perkembangan teknologi informasi, peran media semakin strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Pemberitaan yang akurat, terverifikasi, dan berimbang dibutuhkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu yang beredar di media sosial.
“Konsolidasi demokrasi yang dilakukan Bawaslu tidak terbatas pada kalangan pers. Kami juga membuka komunikasi dengan organisasi masyarakat, organisasi profesi, kampus, sekolah, komunitas dan berbagai ruang publik. Langkah ini diharapkan mampu memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sekaligus membangun kesadaran bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tugas penyelenggara pemilu,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PWI Mojokerto Aminuddin Ilham menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat. Menurutnya, kerja sama dengan Bawaslu menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan informasi digital yang semakin kompleks.
“Pers mempunyai tanggung jawab besar dalam memberikan informasi yang benar, berimbang dan tidak menyesatkan masyarakat. Karena itu, sinergi antara Bawaslu dengan insan pers sangat penting untuk membangun kesadaran demokrasi sekaligus menangkal hoaks dan disinformasi yang dapat memengaruhi masyarakat,” katanya.
Aminuddin memastikan PWI Mojokerto siap mendukung edukasi publik melalui pemberitaan yang berpegang pada kode etik jurnalistik, verifikasi informasi, dan kepentingan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan demokrasi menuju Pemilu 2029 tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga dari kualitas partisipasi masyarakat, kedewasaan politik, keterbukaan informasi, dan integritas seluruh pihak yang terlibat.
“PWI tentu siap berkolaborasi dengan Bawaslu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pemberitaan yang profesional. Media dapat menjadi jembatan komunikasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Peran tersebut penting agar publik mendapatkan informasi yang utuh sekaligus memiliki ruang untuk mengawasi proses demokrasi secara kritis dan konstruktif,” pungkasnya.
Kolaborasi antara Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan PWI Mojokerto Raya diharapkan tidak berhenti pada kunjungan kelembagaan. Sinergi yang berkelanjutan dinilai menjadi salah satu kunci untuk menghadirkan informasi kepemiluan yang sehat serta mendorong masyarakat semakin kritis dalam menyikapi berbagai informasi politik menjelang Pemilu 2029. [tin/suf]
Link informasi : Sumber
