Madiun (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kota Madiun H. Armaya merespons tujuh tuntutan yang disampaikan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Madiun dalam aksi demonstrasi di depan gedung dewan, Selasa (10/11/2026). DPRD berjanji meneruskan aspirasi terkait persoalan nasional ke pemerintah pusat. Sementara tuntutan di tingkat daerah, khususnya pengawasan program Bantuan Siswa Miskin (BSM), akan ditindaklanjuti melalui evaluasi bersama.
Armaya mengatakan, aspirasi mahasiswa yang disampaikan dalam aksi bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut mencakup dua ranah, yakni kebijakan nasional dan persoalan daerah. Keduanya memiliki kewenangan penanganan yang berbeda.
Untuk tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, DPRD Kota Madiun berencana meneruskan surat aspirasi mahasiswa ke Istana Merdeka dan DPR RI.
“Hari ini saya menerima rekan-rekan dari Aliansi BEM Madiun yang menyampaikan aspirasinya. Besok surat tuntutan ini langsung kita kirimkan ke Istana Merdeka dan DPR RI,” ujar Armaya usai menemui mahasiswa.
Sementara untuk persoalan daerah, salah satu yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Mahasiswa meminta DPRD memperketat fungsi pengawasan agar bantuan pendidikan tersebut benar-benar diterima siswa yang memenuhi kriteria.
Armaya menjelaskan, anggaran untuk program BSM sebenarnya telah dialokasikan. Namun, mekanisme penyalurannya mengalami perubahan menyusul adanya regulasi baru sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap teknis pelaksanaannya.
“Dulu penyalurannya lewat jalur bansos, sekarang jalurnya sudah berbeda. Adanya aturan baru ini yang menjadi salah satu pertimbangan mengapa pelaksanaan teknisnya harus kita evaluasi bersama,” jelasnya.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, DPRD Kota Madiun berencana memanggil Dinas Pendidikan serta berkoordinasi dengan Plt Wali Kota Madiun. Langkah itu dilakukan untuk memastikan mekanisme penyaluran BSM sesuai ketentuan dan tidak menghambat hak siswa yang membutuhkan bantuan pendidikan.
Klaim Pengawasan APBD Ketat
Selain persoalan BSM, Armaya juga menanggapi sorotan mahasiswa terhadap fungsi pengawasan DPRD, terutama dalam pengelolaan anggaran daerah. Dia menegaskan, pengawasan terhadap program dan penggunaan APBD Kota Madiun selama ini dilakukan melalui sejumlah mekanisme.
Menurut dia, DPRD tidak hanya terlibat dalam pembahasan anggaran bersama eksekutif, tetapi juga rutin menggelar rapat dengar pendapat (RDP), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan, serta memberikan masukan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
“Kita harus bedakan antara kasus nasional dan daerah. Kalau di daerah, pengawasan kita super ketat. Pembahasan anggaran saja minimal memakan waktu satu minggu. Kita rutin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), sidak ke lapangan, hingga memberikan masukan dan saran kritis kepada eksekutif,” tegas Armaya.
Dia menambahkan, pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. DPRD, lanjutnya, akan mengawal program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik.
“Semua program pemerintah yang pro-rakyat akan kita kawal sepenuhnya. Ini menjadi komitmen dan tujuan utama kami dalam menjalankan fungsi pengawasan,” pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Madiun menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Madiun. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan nasional dan satu tuntutan daerah, yakni memperketat pengawasan program BSM. Mereka juga memberikan tenggat waktu tujuh hari kerja kepada DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. (rbr/ian)
Link informasi : Sumber
