Dosen FH Unesa Sosialisasikan Posbankumdes untuk Warga Arjowinangun Pacitan

0

Pacitan (beritajatim.com) – Tim dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (FH Unesa) menyosialisasikan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes) bagi warga Desa Arjowinangun, Pacitan. Program ini memperluas akses keadilan murah di tingkat desa.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Balai Desa Arjowinangun ini melibatkan tiga akademisi FH Unesa. Mereka adalah Ahmad Muhajir Firrizqi Mubaroq, S.H., M.Kn., Dr. Rocmad Dwi Riwayanto, S.H., M.H., dan Alfan Dzikria Nurrachman, S.H., M.H.

Alfan Dzikria Nurrachman menjelaskan bahwa warga dan perangkat desa kerap menganggap proses pengadilan rumit serta mahal. Kondisi itu membuat masyarakat enggan menyelesaikan persoalan hukum yang mereka hadapi di lingkungan sekitar.

“Padahal, mekanisme melalui posbankumdes justru dirancang agar masyarakat bisa memperoleh keadilan dengan cepat dan biaya ringan,” ujar Alfan, Rabu (18/11/2026).

Tim dosen FH Unesa memaparkan tata cara pengajuan bantuan hukum lewat penguatan paralegal desa. Layanan ini menangani sengketa perdata maupun pidana melalui negosiasi, mediasi, serta keadilan restoratif tanpa harus menyewa kantor hukum di perkotaan.

Alfan menambahkan bahwa edukasi ini mendorong warga mencegah konflik sebelum masalah hukum membesar. Pemahaman aturan dasar membuat masyarakat desa mampu mengenali haknya saat menyikapi perselisihan sejak awal.

“Kami ingin membangun kesadaran hukum preventif, sebelum represif, agar para masyarakat memahami hak dan kewajibannya saat sengketa muncul,” jelasnya.

Tim dosen FH Unesa juga mengajak peserta menyimulasikan penyelesaian kasus nyata yang sering terjadi di desa. Warga berlatih mengidentifikasi masalah wanprestasi jual beli serta perbuatan melawan hukum melalui paralegal Posbankumdes.

“Dengan latihan praktik seperti ini, masyarakat bisa melihat bahwa hukum tidak sesulit yang dibayangkan,” tutur Alfan.

Tim dosen FH Unesa menegaskan bahwa persepsi lambatnya peradilan muncul akibat minimnya informasi prosedur hukum. Padahal, akses terhadap keadilan merupakan hak setiap warga negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [ipl/ted]


Link informasi : Sumber

Leave A Reply

Your email address will not be published.