Ringkasan Berita:
- Ketua DPRD Kota Madiun Armaya berharap pengisian jabatan wali kota definitif segera dilakukan setelah posisi tersebut dijalankan Plt Wali Kota F. Bagus Panuntun.
- Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun saat pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD 2027.
- Armaya menegaskan pengangkatan wali kota definitif merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku.
- Mantan Wali Kota Madiun Maidi memutuskan menerima vonis lima tahun penjara dan tidak mengajukan banding dalam perkara korupsi.
Madiun (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kota Madiun Armaya berharap pengisian jabatan Wali Kota Madiun definitif segera dilakukan. Menurutnya, kepastian kepemimpinan daerah diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan strategis dapat berjalan lebih optimal.
Harapan tersebut disampaikan Armaya di tengah masih dijabatnya posisi kepala daerah oleh pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun.
Isu pengisian jabatan wali kota definitif mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun di Gedung DPRD, Jalan Taman Praja, Kecamatan Taman, Kamis (12/11/2026). Persoalan tersebut disinggung melalui pantun yang disampaikan juru bicara Fraksi Perindo, Dwi Jatmiko Agung, saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Pantun tersebut berbunyi, “Ikan sepat ikan gabus, jangan lupa ubur-ubur ikan lele. Definitif wali kota makin cepat makin bagus, namun jangan lupa wakil wali kotanya jangan bertele-tele.”
Menanggapi pantun tersebut, Armaya yang juga merupakan anggota Fraksi Perindo mengakui bahwa pengisian jabatan wali kota definitif bukan menjadi kewenangan DPRD. Proses tersebut sepenuhnya berada di ranah pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku.
Meski demikian, dia menilai semakin cepat jabatan wali kota definitif terisi akan semakin baik bagi keberlangsungan pemerintahan Kota Madiun.
“Bagi saya, tidak ada alasan untuk menunda terlalu lama. Semakin cepat ada wali kota definitif, tentu akan semakin baik,” ujar Armaya, Kamis (12/11/2026).
Menurut dia, terdapat perbedaan kewenangan antara wali kota definitif dengan pejabat yang hanya berstatus Plt maupun penjabat (Pj). Dalam mengambil sejumlah keputusan strategis, Plt maupun Pj memiliki batasan kewenangan dan harus melalui konsultasi dengan pemerintah di atasnya.
“Sekarang kita menunggu keputusan dari Kemendagri. Setelah ada kejelasan mengenai wali kota definitif, tentu masih ada proses lanjutan, termasuk menyangkut alat kelengkapan dan mekanisme lainnya,” terangnya.
Seperti diketahui, kursi Wali Kota Madiun saat ini dijabat Plt Wali Kota F. Bagus Panuntun setelah wali kota definitif sebelumnya, Maidi, tersandung perkara korupsi.
Perkembangan pengisian jabatan tersebut turut menjadi perhatian setelah Maidi memutuskan menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Dalam perkara tersebut, Maidi divonis lima tahun penjara, denda Rp 250 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 6,78 miliar.
Penasihat hukum Maidi, AM Adzkiya Amirudin, menyampaikan bahwa kliennya tidak akan mengajukan upaya hukum banding setelah mempelajari putusan pengadilan tingkat pertama.
“Setelah mencermati seluruh pertimbangan dalam putusan tingkat pertama, Pak Maidi telah mengambil keputusan untuk menerima hasil persidangan dan tidak melanjutkan perkara melalui upaya banding,” ungkap Amirudin, Kamis (12/11/2026).
Dia menyebut keputusan tersebut merupakan bentuk sikap Maidi yang menghormati dan menerima putusan pengadilan. Maidi juga disebut siap menjalani hukuman beserta kewajiban membayar denda dan uang pengganti.
“Beliau siap menjalankan seluruh konsekuensi hukum dari putusan tersebut, baik pidana maupun kewajiban pembayaran denda dan uang pengganti. Untuk proses selanjutnya, kami masih menunggu langkah dari jaksa penuntut umum,” tandasnya. [rbr/beq]
Link informasi : Sumber
