DPRD Pamekasan Dukung Program MBG, Siap Teruskan Aspirasi Masyarakat ke Pemerintah Pusat

Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan status gizi peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di lingkungan sekolah, termasuk mengurangi malnutrisi dan stunting yang menjadi masalah serius di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur saat menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasi terkait program MBG, di depan Gedung DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Kamis (2/7/2026) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Masykur menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Pamekasan mendukung pelaksanaan Program MBG karena dinilai memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bahkan pihaknya juga memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi akan diteruskan kepada pemerintah pusat dan DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Kami sepakat mendukung penuh Program MBG karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, aspirasi ini juga akan kami teruskan kepada DPR RI dan Presiden,” kata Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur.

Selain itu, pihaknya berharap Program MBG dapat terus berjalan secara optimal sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat. “Tidak kalah penting, berbagai masukan dari masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program di masa mendatang,” pungkasnya.

Seperti diketahui, massa gabungan yang terdiri dari mitra, relawan, dan simpatisan program MBG berunjukrasa dan menyampaikan aspirasi agar pemerintah tetap melanjutkan program MBG sembari melakukan perbaikan terhadap tata kelolanya.

Selain menuntut keberlanjutan program, massa juga mendorong pemerintah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta koordinasi dengan para mitra di lapangan agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus melakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Tidak hanya itu, massa aksi juga mengajak pemerintah dan pihak terkait untuk memperkuat koordinasi dengan para mitra pelaksana serta memperbaiki mekanisme pelaksanaan di lapangan. Mereka berharap berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program dapat segera diselesaikan melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur. [pin/kun]