Ringkasan Berita:
- Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Rivqy Abdul Halim mendesak pemerintah mengendalikan kenaikan harga gula di 98 kabupaten dan kota di Indonesia.
- Data BPS mencatat rata-rata harga gula nasional pada minggu pertama November 2026 mencapai Rp19.189 per kilogram, melampaui harga acuan penjualan konsumen Rp17.500 per kilogram.
- Sebanyak 87 persen stok gula nasional atau 404.783 ton disebut menumpuk di Jawa Timur, sementara sekitar 93 persen stok berada di tangan pedagang.
- Rivqy mengusulkan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah melalui BUMN, pembatasan kuota pembelian pedagang, serta peningkatan kapasitas pabrik gula di luar Pulau Jawa.
Jakarta (beritajatim.com) – Harga gula nasional yang mencapai Rp19.189 per kilogram pada minggu pertama November 2026 menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan kenaikan harga gula yang terjadi di 98 kabupaten dan kota di Indonesia agar tidak semakin membebani masyarakat serta memicu inflasi menjelang akhir tahun.
“Kami meminta pemerintah segera meredam kenaikan harga gula. Jangan sampai masyarakat harus membeli gula dengan harga semakin mahal karena kondisi ini berpotensi mendorong inflasi menjelang akhir tahun,” ujar Rivqy di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Rivqy merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (9/11/2026). Data tersebut mencatat rata-rata harga gula nasional pada minggu pertama November 2026 mencapai Rp19.189 per kilogram. Angka itu berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) konsumen sebesar Rp17.500 per kilogram.
Sejumlah daerah bahkan mencatat harga gula lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kabupaten Pasangkayu mencatat harga Rp22.000 per kilogram, Kepulauan Sula Rp21.800 per kilogram, dan Kabupaten Sigi Rp20.667 per kilogram.
Legislator PKB asal Jawa Timur tersebut turut menyoroti lambatnya realisasi penugasan pemerintah melalui ID Food untuk mengolah 150.000 ton Gula Kristal Mentah menjadi Gula Kristal Putih. Menurutnya, intervensi pemerintah seharusnya dilakukan lebih awal sebelum harga gula mengalami kenaikan tinggi.
Selain persoalan pengolahan, distribusi stok gula nasional juga menjadi perhatian. Sebanyak 87 persen stok gula nasional atau setara 404.783 ton saat ini disebut menumpuk di Jawa Timur. Sementara itu, sekitar 93 persen stok gula berada di tangan pedagang sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap potensi spekulasi pasar.
Rivqy mengidentifikasi tiga hambatan utama dalam tata niaga gula. Ketiganya meliputi penumpukan stok di Jawa Timur, dominasi penguasaan stok oleh pedagang, serta tingginya biaya logistik untuk pengiriman gula ke wilayah Indonesia Timur.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rivqy menyarankan pemerintah memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah melalui badan usaha milik negara (BUMN). Ia juga mendesak pembatasan kuota pembelian oleh pedagang serta peningkatan kapasitas pabrik gula di luar Pulau Jawa.
Selain persoalan distribusi dan penguasaan stok, Rivqy mengingatkan pemerintah agar memperhatikan tiga faktor waktu yang dinilai memengaruhi kenaikan harga gula. Persoalan tersebut mencakup kesenjangan siklus giling, lamanya penahanan stok oleh pedagang, serta keterlambatan intervensi kebijakan pemerintah. [hen/beq]
Link informasi : Sumber
