Surabaya (beritajatim.com) – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menerbitkan aturan baru terkait akreditasi jurnal ilmiah lewat Permendiktisaintek Nomor 9 Tahun 2026. Kebijakan ini lahir untuk memberantas praktik manipulasi sitasi dan rekayasa publikasi akademik.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menuntut pengelolaan jurnal bebas dari kecurangan. Dia meminta publikasi ilmiah tidak hanya menjadi alat pemenuhan syarat kenaikan pangkat dosen.
“Kita ingin betul-betul membangun jurnal berkualitas, sehingga integritas dalam pengelolaan jurnal itu juga dapat kita pastikan,” ujar Brian secara daring pada Konvensi Nasional Tata Kelola dan Integritas Jurnal Ilmiah (KTJI) 2026 di Universitas Ciputra, Senin (9/11/2026).
Senada, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan memastikan pemerintah kini bertanggung jawab mengawal perbaikan sistem publikasi secara menyeluruh agar tidak terjebak pada angka.
”Indonesia saya kira telah memiliki banyak karya jurnal ilmiah yang tentu Kementerian Pendidikan Tinggi bertanggung jawab untuk tidak hanya sekedar berorientasi pada kuantitas, tetapi juga berorientasi pada kualitas,” jelas Fauzan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek Ahmad Najib Burhani membeberkan bahwa Indonesia memiliki 29 ribu jurnal ber-ISSN, namun sebagian besar masih berada di peringkat bawah.
“Sinta 1 itu sekitar 250 atau 1,5 persen. Yang paling banyak itu adalah Sinta 3, 4, 5, itu adalah 87 persen,” ungkap Najib.
Selain itu, Najib menaruh perhatian pada ketimpangan sebaran bidang ilmu pada jurnal nasional berkualitas tinggi. Ia mengungkapkan, jurnal bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) menempati posisi paling bawah dibandingkan pendidikan atau sosial humaniora.
“Jurnal yang paling minim itu adalah bidang STEM ya, itu untuk yang Q1 yang di bawah Kemdiktisaintek hanya ada 2 jurnal,” beber Najib.
Najib juga mengkritik akademisi yang rela membayar mahal kepada penerbit predator asing agar naskahnya terbit. Padahal, kata dia, Indonesia sudah memiliki ratusan jurnal berkualitas dengan standar yang diakui secara internasional.
“Banyak daripada komunitas kita itu yang tidak tahu dan bahkan rela katakanlah membayar untuk penerbit luar negeri yang berbayar sangat mahal, yang itu menjadi salah satu indikator daripada predator,” sesal Najib.
Ia menjelaskan, Permendiktisaintek Nomor 9 Tahun 2026 juga memuat tindakan korektif. Pemerintah akan mengevaluasi hingga mencabut akreditasi jurnal jika terbukti melakukan pelanggaran etika berdasarkan laporan dari masyarakat.
“Misalnya kalau ada yang melaporkan jurnal itu katakanlah melakukan tindakan melanggar integritas, itu bisa disampaikan dan bisa dilakukan katakanlah koreksi terhadap akreditasi jurnal tersebut,” urai Najib.
Sedangkan Rektor Universitas Ciputra Wirawan ED mendukung penuh penerapan aturan itu. Regulasi ini dibahas bersama ribuan peserta dari ratusan perguruan tinggi dan penerbit internasional di kampusnya.
“Harapan kami dengan adanya KTJI ini, benar-benar ada tata kelola jurnal yang punya integritas yang tinggi untuk Indonesia,” pungkas Wirawan. [ipl/beq]
Link informasi : Sumber
