Kinerja Perseroda BTT Melempem, DPRD Probolinggo Desak Modal Rp9,8 Miliar Dialihkan ke RSUD

Probolinggo (beritajatim.com) – Rencana Pemerintah Kota Probolinggo untuk kembali menggelontorkan dana penyertaan modal sebesar Rp9,8 miliar kepada PT Perseroda Bahari Tanjung Tembaga (BTT) pada Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Probolinggo. Pihak legislatif menilai badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut belum mampu menunjukkan performa finansial yang sebanding dengan investasi yang telah dikucurkan.

Kritik keras tersebut mengemuka di tengah jalannya rapat paripurna yang mengagendakan pembahasan sosialisasi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, membeberkan bahwa pada tahun anggaran 2026, pemerintah daerah sebenarnya telah menyuntikkan modal sebesar Rp6,9 miliar kepada PT Perseroda BTT. Namun, hingga saat ini emiten daerah tersebut dinilai belum memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah dan justru masih mencatatkan rapor merah berupa kerugian operasional.

Melihat kondisi tersebut, Mujib mendesak agar rencana alokasi pembiayaan senilai Rp9,8 miliar dalam postur rancangan anggaran 2027 dikaji ulang secara total. Opsi rasional yang ditawarkan dewan adalah mengalihkan dana segar itu untuk memperkuat fasilitas medis di RSUD Kota Probolinggo yang memiliki proyeksi lebih terukur dalam memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

”Kami berikan saran agar pembiayaan penyertaan modal lebih baik dialihkan ke rumah sakit (RSUD). Jelas, investasi ke rumah sakit akan mendapatkan pendapatan yang menjadi PAD,” ujar Mujib saat menyampaikan pandangan fraksi.

Mujib menegaskan, di tengah tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat ke kantong daerah, optimalisasi penyerapan APBD harus difokuskan pada sektor padat manfaat. Pengalihan modal ke sektor kesehatan dinilai sebagai langkah taktis yang aman untuk mendongkrak kapasitas fiskal kota.

Suntikan dana ke RSUD nantinya dapat diorientasikan pada pemenuhan fasilitas dan peremajaan alat kesehatan (alkes) mutakhir. Langkah ini diyakini mampu menyelesaikan akar masalah rendahnya realisasi PAD rumah sakit pelat merah tersebut yang selama ini dipicu oleh keterbatasan fasilitas penunjang medis.

”Tidak ada ceritanya penyertaan modal alat kesehatan di rumah sakit itu rugi. Sudah jelas akan untung dan menjadi sumber PAD. Sebab, RSUD saat ini masih rendah realisasi PAD-nya karena alat kesehatan yang kurang lengkap,” tegas Mujib.

Merespons gelombang interpelasi legislatif, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo, Pujo Agung Satrio, membenarkan nominal plot anggaran Rp9,8 miliar untuk PT Perseroda BTT yang tercantum dalam dokumen KUA-PPAS 2027.

Kendati demikian, Pujo memberikan klarifikasi bahwa pencantuman angka tersebut bukan merupakan kebijakan sepihak yang mendadak, melainkan bentuk kepatuhan eksekutif dalam menjalankan amanat Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal yang telah diundangkan sebelumnya.

”Penyertaan modal itu memang dialokasikan karena merupakan amanah Perda. Tapi nanti dalam pembahasan lebih lanjut tentang KUA-PPAS 2027, kami pasti meminta saran dan masukan DPRD,” tutur Pujo secara diplomatis.

Proses pembahasan dokumen KUA-PPAS 2027 diprediksi akan berjalan dinamis di meja parlemen. Pihak legislatif membuka ruang lebar untuk merestrukturisasi arah pembiayaan daerah dengan mengedepankan asas efisiensi investasi serta dampaknya langsung terhadap pelayanan publik. (rap/ian)