Pakar UGM Nilai Macan Ompong, RUU Perampasan Aset Justru Tak Atur Kekayaan Tak Wajar

0

Yogyakarta (beritajatim.com)- Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh pemerintah dan DPR pada Kamis (19/11/2026) lalu justru menuai kritik. Regulasi yang diharapkan menjadi senjata baru dalam pemberantasan korupsi tersebut dinilai menyimpan sejumlah persoalan mendasar, mulai dari proses pembentukan yang minim keterbukaan hingga tidak adanya aturan mengenai perampasan kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, menilai proses pembahasan RUU Perampasan Aset tidak mencerminkan prinsip partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation.

Menurut Zaenur, meskipun DPR telah menggelar sejumlah rapat dengar pendapat dengan melibatkan akademisi, pakar, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil, proses tersebut belum memberikan ruang yang memadai bagi publik untuk menguji substansi aturan.

Persoalannya, draf RUU yang dibahas tidak pernah dibuka secara transparan kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang diminta memberikan masukan.

“Tidak ada satu pun pihak-pihak itu diberi kesempatan untuk menguji rumusan pasal-pasal yang dirancang oleh DPR. Nah, saya melihat ini, ya ini hanya formalitas saja, tidak memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna,” kata Zaenur, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, keterlibatan publik dalam pembentukan undang-undang seharusnya tidak berhenti pada kegiatan mengundang sejumlah pihak untuk menyampaikan pendapat. Masyarakat juga harus memperoleh akses terhadap draf yang sedang dibahas agar dapat memberikan masukan secara konkret terhadap setiap rumusan pasal.

Tanpa akses tersebut, masukan yang disampaikan hanya bersifat umum dan tidak dapat digunakan untuk menguji apakah ketentuan yang dirancang telah menjawab persoalan hukum maupun kebutuhan masyarakat.

Zaenur juga menilai proses pembentukan RUU Perampasan Aset bertentangan dengan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ia merujuk pada prinsip yang dijamin dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni hak masyarakat untuk didengar, hak agar pendapatnya dipertimbangkan, serta hak memperoleh penjelasan atas masukan yang telah diberikan.

Menurutnya, ketiga hak tersebut sulit terpenuhi ketika draf regulasi tidak dapat diakses secara terbuka sejak awal pembahasan.

Karena itu, Zaenur mempertanyakan proses pengesahan yang berlangsung lebih cepat dari target sebelumnya, yakni 15 Desember 2026.

Ia bahkan menilai percepatan tersebut terkesan menjadi upaya membangun citra bahwa pemerintah dan DPR serius dalam pemberantasan korupsi, meskipun proses pembahasannya tidak memberikan ruang transparansi yang memadai.

Tak Mengatur Unexplained Wealth, Harta Tak Wajar Sulit Dirampas

Selain persoalan prosedural, kritik paling mendasar dari Zaenur menyangkut substansi RUU Perampasan Aset. Ia menyoroti tidak dimasukkannya mekanisme unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.

Padahal, ketentuan tersebut menjadi salah satu aspek yang sejak awal dinantikan masyarakat dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi.

Melalui mekanisme unexplained wealth, negara diharapkan memiliki instrumen hukum untuk menindaklanjuti kekayaan penyelenggara negara yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.

Dengan demikian, aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya berpeluang dirampas negara melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Namun, menurut Zaenur, substansi tersebut justru tidak terakomodasi dalam RUU yang telah disahkan.

Ia menduga tidak dimasukkannya ketentuan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran kalangan elite politik terhadap kemungkinan mekanisme perampasan aset menyasar kekayaan mereka sendiri.

“Bisa jadi hal ini paling ditakutkan oleh anggota DPR, oleh para politisi, termasuk di pemerintah atau oleh elit-elit politik. Mereka ketakutan jika punya rekening gendut, khawatir ini akan menjadi bumerang yang mengarah ke mereka sendiri,” paparnya.

Ketiadaan pengaturan mengenai kekayaan yang tidak wajar tersebut dinilai membuat efektivitas RUU Perampasan Aset menjadi terbatas.

Zaenur bahkan mengibaratkan regulasi tersebut seperti macan ompong karena tidak memiliki salah satu instrumen penting yang seharusnya menjadi kekuatan utama dalam upaya memulihkan aset hasil tindak kejahatan.

Perampasan Aset Masih Bergantung pada Perkara Pidana

Zaenur juga menyoroti mekanisme perampasan aset yang diatur dalam RUU tersebut. Menurutnya, pelaksanaan perampasan masih sangat bergantung pada keberadaan perkara pidana.

Memang terdapat pengecualian yang memungkinkan perampasan aset tanpa melalui putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu. Misalnya, ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

Namun, ia menilai ruang penerapan mekanisme tersebut sangat terbatas karena hanya berlaku dalam situasi khusus.

Persoalan lainnya terletak pada proses penelusuran aset yang baru dapat dilakukan setelah perkara pidana ditemukan.

Kondisi tersebut dinilai dapat membatasi kemampuan negara untuk mengidentifikasi dan menelusuri kekayaan yang diduga berasal dari tindak kejahatan.

Padahal, salah satu tujuan utama pembentukan regulasi ini adalah memperkuat kemampuan negara dalam melacak dan mengambil kembali aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi.

Kewenangan KPK Tidak Diatur Secara Jelas

Kritik berikutnya diarahkan pada tidak dicantumkannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengaturan kewenangan perampasan aset.

Zaenur mempertanyakan desain kelembagaan dalam RUU tersebut karena mekanisme perampasan aset justru hanya melibatkan jaksa pengacara negara.

Menurutnya, persoalan dapat muncul ketika perkara pidana yang menjadi dasar penelusuran dan perampasan aset sejak awal ditangani KPK.

Dalam situasi tersebut, muncul pertanyaan mengenai hubungan kewenangan antara KPK dan kejaksaan, termasuk kemungkinan penyerahan perkara untuk proses perampasan aset.

“Bagaimana kalau perkaranya awal mulanya disidik oleh KPK misalnya? Berarti dia harus menyerahkan dong ke kejaksaan. Nah itu menunjukkan memang ya RUU ini tidak serius, bahkan KPK saja tidak disebut kewenangannya berarti KPK tidak dianggap berwenang,” ujarnya.

Ia menilai ketidakjelasan tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam desain kelembagaan yang seharusnya menjadi bagian penting dari regulasi perampasan aset.

Padahal, keterlibatan lembaga penegak hukum dengan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi perlu diatur secara jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih maupun hambatan dalam pelaksanaannya.

Zaenur mengingatkan, RUU Perampasan Aset sejak awal menjadi salah satu regulasi yang sangat dinantikan masyarakat. Kehadirannya diharapkan menjadi terobosan dalam pemberantasan korupsi, terutama melalui mekanisme pemulihan aset yang efektif sekaligus tetap dilengkapi pengawasan peradilan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Namun, dengan berbagai persoalan yang disorotinya, ia menilai regulasi tersebut belum menjawab harapan publik.

Ia menyebut RUU Perampasan Aset lebih menyerupai aturan yang dibentuk untuk memenuhi tuntutan masyarakat secara simbolis, tetapi belum memberikan instrumen hukum yang benar-benar kuat.

“Sekali lagi saya lihat ini RUU kejar tayang, RUU lipstik, RUU yang bertujuan untuk seakan-akan meninabobokan publik, seakan-akan memenuhi tuntutan publik, padahal isinya pepesan kosong,” pungkasnya. [aje]


Link informasi : Sumber

Leave A Reply

Your email address will not be published.