Jember (beritajatim.com) – Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2027 belum juga dimulai, kendati tiga sidang paripurna awal sudah dilaksanakan di gedung parlemen.
Bupati Muhammad Fawait menyampaikan nota pengantar RAPBD 2027 di gedung DPRD Jember, 28 September 2026. Dalam nota pengantar itu disebutkan, rencana total pendapatan daerah adalah Rp4,521 triliun, dan belanja daerah direncanakan Rp5,508 triliun.
Pemkab Jember merencanakan penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2026 yang diperkirakan Rp200,4 miliar dan penerimaan pembiayaan dinjaman daerah dari PT Sarana Multi lnfrastruktur Rp786,5 miliar.
Sidang paripurna kedua dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dilaksanakan di gedung DPRD Jember tiga hari kemudian, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026.
Biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, sidang paripurna ketiga dengan agenda penyampaian jawaban atas pandangan fraksi-fraksi oleh bupati dilaksanakan sehari kemudian. Namun kali ini sidang paripurna baru digelar pada 5 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan HUT TNI.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengatakan, tahapan selanjutnya adalah pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum empat komisi di parlemen menyelaraskan anggaran tersebut.
Namun hingga Senin (19/10./2026), pembahasan Banggar dan TAPD belum juga digelar. “Sekarang bolanya ada di eksekutif. Kami menunggu eksekutif,” kata Widarto.
Menurut Widarto, buku RAPBD 2027 sudah diterkma parlemen. “Cuma eksekutif belum siap untuk melakukan pembahasan,” katanya.
Widarto tidak tahu pasti alasan ketidaksiapan itu. Namun dia memaklumi, bahwa Pemkab Jember tengah berkonsentrasi untuk menyerap anggaran Perubahan APBD 2026. “Tapi apapun itu kita juga mewanti-wanti agar pembahasan APBD 2027 bisa maksimal dengan rentang waktu yang agak panjang,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai proses pembahasan RAPBD 2027 diawali dengan bagus, karena dimulai pada akhir September. “Ini artinya spare waktu kita bahkan sampai dya bulan kalau mau dimanfaatkan semuanya,” kata Widarto.
Widarto mengingatkan ada sejumlah hal krusial yang membutuhkan pembahasan matang dalam RAPBD Jember 2027. “Ruang fiskal kita pada 2027 sangat besar. Apalagi kalau kemudian rencana pinjaman disetujui. Ini pertama kalinya saya lihat kita bisa melampaui Kabupaten Malang, kalau kemudian rancangan ini bisa disetujui,” jelasnya.
Dengan besarnya ruang fiskal ini, lanjut Widartom banyak program yang disiapkan oleh pemerintah daerah, seperti pembangunan infrastruktur jalan, penerangan jalan, pengembangan dua rumah sakit daerah, insentif seragam muslimat agar warga yang belum lulus sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk mau ikut serta dalam program Kelompok Belajar (Kejar) Paket.
Ruang fiskal ini akan semakin besar, jika perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2026 melampaui perkiraan Rp200,4 miliar. “Saya yakin lebih. Kalau Silpa Tahun 2025 yang digunakan dalam APBD 2026 saja Rp500 miliar lebih, maka saya kok meyakini proyeksi Rp200 miliar itu akan akan lebih,” kata Widarto.
Widarto meminta Pemkab Jember mempersiapkan program-program APBD 2027 dengan baik. “Jadi tidak terkesan sembrono, ketika sudah mulai pembahasan baru kemudian terkuak banyak hal bahwa pemerintah kelihatan kurang siap,” katanya.
Seharusnya penbahasan dimulai pekan ini. “Tapi kalau belum siap, kami berharap sudah dimulai pekan depan,” kara Widarto.
Pejabat Sekretaris Daerah Achmad Imam Fauzi menolak berkomentar soal belum segera dilaksanakannya pembahasan RAPBD 2027. [wir/ian]
Link informasi : Sumber
