Jakarta (beritajatim.com) – Minat dan harapan umat Islam Indonesia untuk menunaikan haji (rukun Islam kelima) tetap tinggi walau masa tunggu haji mencapai 26 tahun. Sepanjang tahun 2026 hingga bulan Mei, jumlah pendaftar baru haji sebanyak 203.452 orang. Sedangkan dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencapai Rp181,7 triliun.
Data BPKH menunjukkan jumlah pendaftar haji baru mencapai 203.452 orang hingga Mei 2026. Angka tersebut setara dengan 118,61 persen dari target yang telah ditetapkan pada periode sama.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi pengelolaan dana dan penyelenggaraan haji di Indonesia.
“Hingga posisi Mei 2026, instrumen administrasi kami mencatat jumlah pendaftar haji baru yang masuk telah mencapai 203.452 orang. Capaian ini merefleksikan tingginya kepercayaan publik untuk menitipkan dana penyiapan ibadah mereka,” katanya saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (23/6/2026) mengutip Himpuh.or.id, Rabu (24/6/2026).
BPKH mencatat total dana yang dikelola saat ini mencapai Rp181,731 triliun. Menurut Fadlul, pertumbuhan jumlah pendaftar berjalan seiring dengan upaya menjaga ketahanan dan keberlanjutan keuangan haji melalui pengelolaan investasi yang optimal.
Hingga Mei 2026, BPKH juga membukukan realisasi nilai manfaat sebesar Rp4,934 triliun. Capaian tersebut setara dengan 82,73 persen dari target berkala yang telah ditetapkan.
Tingkat imbal hasil investasi atau yield on investment tercatat berada pada level 6,57 persen. Policy lain yang dilakukan BPKH adalah menjaga efisiensi biaya operasional. Hingga Mei 2026, realisasi pengeluaran operasional tercatat sebesar Rp182,84 miliar. BPKH juga menyalurkan dana kemaslahatan umat sebesar Rp99,99 miliar atau sekitar 95 persen dari pagu yang telah dialokasikan pada tahun berjalan.
Sebagai acuan, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2026, BPKH menargetkan total pendaftar haji mencapai 459.341 jamaah hingga akhir tahun. Selain itu, target dana kelolaan dipatok sebesar Rp204,287 triliun, dengan nilai manfaat mencapai Rp14,534 triliun.
Meski menilai capaian hingga Mei 2026 berada pada jalur yang positif, Komisi VIII DPR RI meminta BPKH tetap memperkuat tata kelola risiko investasi dan pengawasan biaya operasional. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga keamanan dana milik ratusan ribu calon jamaah yang telah mempercayakan setoran hajinya kepada BPKH. [air]
Link informasi : Sumber
