Raffi Ahmad Mundur dari Utusan Khusus Presiden? Ini Fakta Terbaru dan Alasan Desakan Publik

0

JAKARTA (beritajatim.com) – Kabar Raffi Ahmad mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni menjadi perhatian publik. Namun, hingga Kamis, 19 November 2026, belum ada pernyataan resmi dari Raffi mengenai pengunduran dirinya dari posisi yang dipercayakan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Raffi justru menegaskan bahwa dirinya akan mengikuti arahan Presiden terkait kelanjutan jabatan tersebut. Pernyataan itu disampaikan setelah muncul desakan publik agar dirinya mundur menyusul polemik kerja sama bisnis perusahaannya dengan sejumlah kementerian.

Sorotan terhadap Raffi menguat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Berdasarkan temuan ICW yang disampaikan pada 9 November 2026, terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer dengan nilai keseluruhan mencapai Rp14,7 miliar.

Lima paket pengadaan berasal dari Kemendikbudristek pada 2024, sedangkan tiga paket lainnya berasal dari KKP pada periode 2025–2026.

Pengadaan tersebut mencakup publikasi melalui akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga jasa menghadirkan Raffi dalam sejumlah kegiatan kementerian.

Dugaan Konflik Kepentingan Jadi Pemicu Desakan Mundur

Persoalan yang kemudian menjadi perhatian bukan semata-mata besarnya nilai kontrak, melainkan potensi konflik kepentingan.

Pasalnya, Raffi Ahmad memiliki keterkaitan bisnis dengan PT RANS Animasi Indonesia sekaligus mengemban jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pemisahan kepentingan pribadi dan tanggung jawab sebagai pejabat publik.

ICW juga menyoroti dugaan pengadaan yang mengarah kepada satu penyedia jasa sehingga berpotensi membatasi persaingan dengan penyedia layanan lainnya.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah kerja sama publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar.

Temuan tersebut kemudian memicu desakan agar Raffi memberikan penjelasan sekaligus mempertimbangkan posisinya di lingkungan pemerintahan.

Raffi Ahmad Tegaskan Ikuti Arahan Prabowo

Menanggapi desakan tersebut, Raffi Ahmad akhirnya buka suara pada Senin, 16 November 2026.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Raffi mengatakan bahwa desakan agar dirinya mundur bukan pertama kali terjadi setiap kali muncul persoalan yang menyeret namanya.

Ia menegaskan bahwa jabatan yang diembannya merupakan amanah dan dirinya berusaha menjalankan tanggung jawab tersebut sebaik mungkin.

Raffi juga meminta masyarakat memberikan kesempatan kepadanya untuk menjalankan tugas sebagai Utusan Khusus Presiden.

Terkait kemungkinan dirinya meninggalkan jabatan tersebut, Raffi menyerahkan keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyatakan siap mengikuti arahan kepala negara sekaligus menerima kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi.

Raffi Mengaku Pernah Konsultasi dengan KPK

Di tengah polemik tersebut, Raffi juga memberikan penjelasan mengenai aktivitas bisnisnya sebagai pekerja seni yang tetap berjalan setelah masuk dalam pemerintahan.

Ia mengungkapkan bahwa pada 2024 telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kelanjutan pekerjaannya, termasuk endorsement dan berbagai bentuk kerja sama komersial.

Menurut Raffi, berdasarkan konsultasi tersebut, KPK saat itu menyampaikan bahwa aktivitas sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, ia mengakui bahwa persoalan etika, kepatutan, serta kepercayaan masyarakat harus menjadi pertimbangan penting dalam menjalankan jabatan publik.

Raffi juga menyatakan kesediaannya untuk menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan kerja sama bersama Kemendikbudristek dan KKP.

Ia menyatakan siap menindaklanjuti apabila dalam pemeriksaan ditemukan kekurangan prosedur. [aje]

 


Link informasi : Sumber

Leave A Reply

Your email address will not be published.