Jombang (beritajatim.com) – Tagline membangun desa, menata kota kembali populer sejak masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo di masa awal kepemimpinannya. Berkat itu, muncul anggaran dana desa sebagai langkah nyata pembangunan bisa bermula dari Desa.
Ini pula yang kemudian diusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang, H Warsubi dan KH Salmanudin Yazid. Yang menyebutkan bantuan tambahan dana di luar anggaran dana desa sebesar Rp800 juta hingga Rp1 miliar per desa.
“Banyak yang berpikiran bahwa semua hal besar harus dimulai di kota. Tapi saya punya perspektif lain. Dalam memulai sesuatu seperti membangun usaha nggak perlu jauh-jauh datang ke kota. Mulai dari desa panjenengan sendiri saja,” ungkap Warsubi.
Ketika menjadi Kepala Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang Warsubi sudah mulai melakukan kebijakan serupa. Semua hasil potensi desa, digunakan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Jika menelisik lebih jauh lagi, tidak ada lagi rumah tidak layak huni di desanya. Hampir semua pemuda desa tidak susah mendapat pekerjaan tanpa harus berbondong ke luar kota. Semua berdaya dan memberdayakan. Tak Cuma bekerja di perusahaan milik Warsubi, sebagian besar dari masyarakat desa justru berdaya dari usaha tani, UMKM maupun usaha ternak.
Pembenahan Infrastruktur dan Pemberian Edukasi
“Ketika menjadi kepala desa, saya coba memetakan potensi desa Mojokrapak. Dan ternyata ketemu. Masyarakat desa Mojokrapak ini konsentrasinya adalah pertanian. Berarti yang digenjot ya pertaniannya,” katanya.
“Mulai dari membenahi saluran irigasinya, membangun jalan usaha taninya, memperbaiki tanahnya, mengupayakan pupuk, benih hingga pembasmi hamanya. Selain itu, jangan lupa juga untuk menyambungkan dengan pihak ke tiga agar panen melimpah sudah ada yang mengambil,” papar Warsubi.
Desa, kata dia, harus memposisikan diri sebagai sumber utama penyedia pangan dan komoditas mumpuni dengan didukung berbagai inovasi dan teknologi.
Untuk itu, lanjut Warsubi, ketika terpilih, ia akan memastikan desa untuk membenahi infrastruktur dan layanan dasar dengan standar berkualitas setara perkotaan, namun tetap mempertahankan identitas adat, budaya, kearifan lokal, dan modal sosial masyarakat setempat.
Menurutnya, desa harus dapat menawarkan alternatif sumber pertumbuhan ekonomi lokal yang bersifat kultural dan hijau dengan tetap mempertahankan keunikan dan kualitas lingkungan desa.
Membangun desa, lanjut dia, artinya memaksimalkan potensi desa masing-masing. Jika di Mojokrapak potensinya pertanian maka di desa lain mungkin akan berhadapan dengan potensi lain. Itu yang harus digali dan dikembangkan.
Jombang Sebagai Salah Satu Lumbung Nasional
Warsubi menilai, Jombang ini termasuk Kabupaten yang menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Jika penanganan tepat, semua pihak digerakkan dan dilibatkan, maka tidak ada yang tidak mungkin untuk membuat Jombang sebagai Kabupaten yang berdaya saing, maju dan sejahtera.
“Pembangunan desa yang seperti ini selaras dengan apa yang sudah dilakukan Presiden RI Joko Widodo dan yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Fokusnya ada pada upaya pengembangan yang bersifat lintas sektor dan lintas aktor untuk mewujudkan kemandirian desa,” jelasnya.
Menurut Warsubi dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi dan pengusaha untuk mewujudkan hal tersebut.
Peran pemerintah daerah adalah memberikan kepastian hukum, tidak memberikan pajak yang memberatkan dan memberikan akses distribusi.
“Sementara dari sisi akademisi dapat melakukan penelitian-penelitian yang bermanfaat lalu mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui e-literasi,” tambahnya.
Sedangkan dari sisi dunia usaha, lanjut dia, dapat mendorong kolaborasi antar dunia usaha dengan masyarakat dan mendorong kerja sama dan pemberdayaan UMKM.
Menuju Jombang Smart City, Smart Village
Jika kondisi desanya sehat dan maju, maka tidak akan ada lagi yang namanya berebut pekerjaan di kawasan perkotaan. Perencanaan perkotaan dapat memastikan lebih banyak lapangan pekerjaan tersedia sementara biaya hidup menurun.
“Hal ini dapat terjadi jika di daerah pedesaan mendistribusikan kegiatan ekonomi secara terkoordinasi dengan wilayah perkotaan. Sehingga pertumbuhan ekonominya bagus dan tidak terpusat di wilayah perkotaan saja,” ujar Sri Harta, Anggota Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jawa Timur.
Kota Layak Huni, kata dia, adalah kota dengan penyediaan fasilitas yang lengkap dan dapat membuat masyarakat merasa nyaman.
“Sebuah kota tak cukup hanya dengan menyediakan pembangunan fisik namun juga sesuatu yang dapat dirasakan, seperti rasa aman saat berjalan kaki di malam hari. Yang jelas, dengan mengupayakan secara maksimal melalui penyediaan produk perencanaan ruang yang baik,” tegas lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian ini.
Sri Harta menegaskan, jika pembangunan di desa berjalan baik, maka perencanaan tata kota akhirnya akan dapat meningkatkan rasa nyaman dan bahagia bagi penduduk. Semua bisa terakomodir dengan baik.
“Potensi lonjakan arus urbanisasi di masa mendatang dapat difasilitasi dengan baik. Karena pemerataan pembangunan di desa teratasi,” pungkasnya. [suf]
Link informasi : Sumber
