Bondowoso (beritajatim.com) – Kabupaten Bondowoso mencatat 195 kejadian bencana sepanjang semester pertama 2026. Jumlah tersebut menjadi peringatan bahwa kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana perlu diperkuat, mulai dari tingkat keluarga hingga desa.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, menyoroti tingginya kejadian bencana tersebut dalam kegiatan sosialisasi mitigasi bencana bertema Kesiapan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Bondowoso, Kamis (15/10/2026).
Ina menyebut, berdasarkan data kebencanaan, Bondowoso mengalami 351 kejadian bencana sepanjang 2025. Sementara itu, dalam enam bulan pertama 2026, jumlahnya sudah mencapai 195 kejadian.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa ancaman bencana di Bondowoso perlu mendapatkan perhatian serius. Bahkan, pada semester pertama 2026, rata-rata kejadian bencana mendekati satu hingga dua kejadian setiap hari,” terang Ina.
Menurut dia, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana kerap menjadi pihak yang paling merasakan dampak ketika bencana terjadi. Karena itu, warga tidak boleh dibiarkan menghadapi risiko sendirian.
Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, jalur evakuasi yang aman, sistem peringatan dini, dukungan pemerintah, serta pendampingan berkelanjutan.
Ina menekankan tiga langkah penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
Pertama, masyarakat perlu mengenali ancaman bencana di lingkungan tempat tinggalnya. Warga harus mengetahui potensi bencana di desa masing-masing, termasuk banjir, dampak cuaca ekstrem, dan kekeringan.
Selain mengenali kondisi lingkungan, masyarakat diminta memperhatikan perubahan cuaca, tidak mengabaikan tanda-tanda bahaya, serta mengetahui pihak yang harus dihubungi ketika keadaan darurat terjadi.
Kedua, setiap keluarga perlu menyiapkan langkah antisipasi sebelum bencana datang. Persiapan tersebut mencakup pengetahuan mengenai tempat berlindung, jalur evakuasi, dan titik kumpul yang aman.
Keluarga juga perlu menyediakan kebutuhan darurat, seperti air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, alat komunikasi, dan dokumen penting yang tersimpan dengan aman.
Ina turut mengingatkan pentingnya memasukkan kelompok rentan dalam perencanaan evakuasi. Anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta warga yang membutuhkan bantuan harus mendapat perhatian khusus ketika bencana terjadi.
“Mereka harus masuk dalam rencana evakuasi, bukan justru terlupakan ketika keadaan darurat terjadi,” katanya.
Ketiga, kesiapsiagaan perlu dibangun melalui budaya gotong royong di tingkat desa. Menurut Ina, upaya mitigasi tidak dapat hanya mengandalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun pemerintah.
Pemerintah desa bersama masyarakat perlu memperkuat Desa Tangguh Bencana, membentuk kelompok siaga, mengadakan latihan evakuasi, serta memastikan informasi peringatan dini dapat diterima hingga tingkat keluarga.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Ina berharap pemerintah daerah dan BPBD terus hadir mendampingi masyarakat, tidak hanya ketika bencana terjadi, tetapi juga dalam tahap pencegahan, persiapan, pemulihan, hingga pembangunan kembali kehidupan warga terdampak.
Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Penguatan mitigasi, menurut dia, tidak seharusnya menunggu jatuhnya korban.
“Lebih baik bersiap sebelum bencana daripada menyesal setelah semuanya terjadi,” pesannya. (awi/ian)
Link informasi : Sumber
