Zulhas: Saya Heran, Kok Bisa Menyusahkan Rakyat Sendiri 30 Tahun
Jember (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya makan dan panhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena merefleksikan peradaban.
“Makan itu sederhananya sarapan, makan siang, makan malam. Tapi makan itu cerminan kita. Cerminan peradaban kita. Cerminan ukuran kemajuan suatu bangsa atau negara bisa dilihat dari makan,” kata Zulhas, sapaan akrabnya, dalam kuliah umum di kampus Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (21/11/2026).
Selama bertahun-tahun, lanjut Zulhas, Indonesia mengalami ketergantungan terhadap produk impor. “Menyedihkan. Kita impor beras pada 2024 4,5 juta ton. Kalau minum manis, kita impor gula enam juta ton. Kalau di rumah ada sop rasanya asin, kita impor gula garam empat juta ton,” katanya.
Daftar impor bahan pangan semakin panjang dan menyentuh makanan popuiler di Indonesia. “Kalau Saudara-Saudara makan tahu dan tempe, kita impor kedelai empat juta ton. Kalau di situ ada kue, ada roti, kita impor gandum 13 juta ton,” kata Zulhas.
Ketergantungan terhadap impor ini dinilai Zulhas tak lepas dari rekayasa pihak tertentu. “Saya kira ada rekayasa jahat dari pelaku-pelaku rent seeking, sehingga kita tergantung kepada impor terus,” katanya.
Ketergantungan bahan pangan terhadap impor hanya menguntungkan petani negara lain. Sementara itu 160 juta petani, nelayan, dan peternak di Indonesia masih terjebak dalam kemiskinan.
“Petani, nelayan, peternak kita kalau tidak ada bantuan pangan, tidak ada bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), tidak ada bantuan tunai, enggak bisa nyekolahkan anaknya. Miskin,” kata Zulhas.
Hal ini membuat Indonesia sulit maju. “Kalau 160 juta rakyat Indonesia tangannya di bawah, tidak mungkin Indonesia menjadi bangsa maju. Bangsa yang maju itu kalau bangsa itu produktif. Kalau tangan di bawah enggak mungkin,” kata Zylhas.
Maka pemerintah saat ini berusaha keras untuk mandiri pangan yang ujung-ujungnya menguntungkan petani lokal. Menurut Zulhas, saat ini Indonesia sudah bisa berswasembada beras dan jagung dalam tempo setahun masa pemerintahan Prabowo Subianto.
Begitu ditunjuk menjadi menteri, Zulhas langsung belanja masalah dan mengidentifikasi solusinya. “Kita melakukan hal-hal yang sederhana, namanya optimalisasi. Saya cek, kenapa kita beras saja mesti impor. Ketemu petani dapat pupuk susah. Saya cek kenapa susah, ternyata petani kalau mau terima pupuk, melewati 145 aturan,” katanya.
Banyaknya aturan ini membuat serapan pupuk dalam setahun hanya enam juta ton. Padahal, lanjut Zulhas, satu kilogram pupuk digunakan untuk menghasilkan empat kilogram beras.
Akhirnya pemerintah menerbitkan peraturan presiden yang meringkas aturan tersebut menjadi tiga aturan yang membuat serapan pupuk meningkat. “Serapan pupuk naik menjadi 9,5 juta ton pada 2025,” kata Zulhas.
Kebijakan ini berdampak positif terhadap produksi beras dalam negeri. “Pada 2025 kita sudah surplus, tidak impor beras lagi. Dari impor 4,5 juta ton pada 2024, pada 2025 sudah surplus 4,2 juta ton,” kata Zulhas.
Setelah mengatasi urusan pupuk, pemerintah beranjak mengatasi masalah rendahnya harga komoditas. “Kita lihat harga. Masa harga harga gabah itu Rp5.500 pakai syarat kadar air. Petani mana ngerti kadar airnya 14 persen atau berapa? Mana tahu dia. Dia tahunya panen dapat duit,” kata Zulhas,
Zulhas mencium adanya permainan tengkulak dengan Badan Urusan Logistik. “Itulah sarana tengkulak sama Bulog kongkalikong,” katanya.
Hal seperti ini yang membuat taraf kehidupan petani semakin terpuruk. Jumlah petani yang memiliki lahan sawah sendiri semakin berkurang. “Dalam tempo 30 tahun petani Indonesia berubah menjadi buruh tani. Sedih enggak,” kata Zulhas.
Pemerintah kemudian menaikkan harga gabah Rp6.500 per kilogram tanpa ada syarat kadar air. “Sekarang harga gabah di Banyuwangi Rp7.000 sampai Rp7.500. Petani tersenyum. Kalau 10 tahun bisa terus begini, dia bisa beli lahan sawah lagi,” kata Zulhas.
Pemerintah juga melarang impor tepung tapioka karena selama ini merugikan petani singkong di Indonesia. Dengan adanya larangan tersebut, menurut Zulhas, petani singkong di Lampung bisa tersenyum. Harga singkong meningkat dari Rp700 per kilogram menjadi Rp3.700 per kilogram. “Mereka bisa beli motor, bisa mengangsur mobil,” kata Zulhas.
Zulhas menolak permintaan sejumlah pengusaha agar kran impor tepung tapioka dibuka kembali. “Nggak, Sudah terlalu lama petani kita menderita, saatnya sekarang mereka bahagia,” katanya disambut tepuk tangan hadirin.
Zulhas gemas dengan kelakuan sekelompok orang yang hanya memikirkan kepentingan sendiri, sementara petani menderita. “Saya heran kok bisa menyusahkan rakyatnya sendiri (selama) 30 tahun,” katanya. [wir/suf]
Link informasi : Sumber