Ringkasan Berita:
- Sedikitnya 30 perusahaan mengikuti tender delapan paket pemetaan dasar ILASPP senilai sekitar USD298 juta.
- Sebanyak 18 peserta berasal dari Indonesia, sementara lainnya berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Prancis, dan Tiongkok.
- Empat perusahaan nasional membentuk Joint Venture untuk mengikuti Urban Lot 4.
- Proyek ILASPP senilai USD654,63 juta berlangsung 2025-2029 dan ditujukan mengintegrasikan data pertanahan dengan perencanaan tata ruang.
Jakarta (beritajatim.com) – Sedikitnya 30 perusahaan dari enam negara mengikuti tender delapan paket pekerjaan pemetaan dasar skala 1:5.000 dalam proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Dari jumlah tersebut, 18 perusahaan merupakan perusahaan Indonesia.
Delapan paket pemetaan tersebut memiliki nilai sekitar USD298 juta dan dibuka melalui skema International Competitive Bidding (ICB), sehingga perusahaan dari berbagai negara dapat mengikuti proses pengadaan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Peserta lainnya berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Prancis, dan Tiongkok. Komposisi tersebut menunjukkan perusahaan nasional menjadi kelompok peserta terbesar dalam kompetisi proyek pemetaan berskala internasional tersebut.
Di antara peserta nasional, PT Surtech Prima, PT Omni Spasial Strategis (OSSMAP), PT Geopranata Cipta, dan PT Agishta Geoinformatics membentuk Joint Venture untuk mengikuti Urban Lot 4.
Kolaborasi tersebut menjadi salah satu pendekatan yang digunakan perusahaan nasional untuk menggabungkan kapasitas aset, personel, peralatan, modal kerja, dan pengalaman proyek dalam menghadapi pekerjaan berskala besar.
Raden Gumilar, S.T., M.T., pemimpin Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) Gumilar dan Rekan yang telah 30 tahun berkecimpung di bidang survei dan pemetaan, menilai tantangan industri nasional saat ini bukan lagi terutama pada kompetensi sumber daya manusia.
“SDM kita sebenarnya sudah memiliki kompetensi yang baik. Tantangannya adalah bagaimana kapasitas perusahaan, baik dari sisi aset, modal kerja, maupun pengalaman proyek, terus diperkuat sehingga semakin mampu bersaing dalam proyek-proyek berskala besar,” ujar Raden Gumilar.
Skema Joint Venture memungkinkan kemampuan masing-masing perusahaan digabungkan untuk memenuhi persyaratan pekerjaan. Dalam ketentuan pengadaan, kualifikasi anggota dapat diperhitungkan secara gabungan dengan pembagian tanggung jawab tertentu.
Konsorsium dapat terdiri atas maksimal lima anggota. Pemimpin konsorsium harus memenuhi sedikitnya 40 persen dari setiap kriteria minimum, sedangkan anggota lainnya sedikitnya 15 persen.
ILASPP merupakan proyek yang dirancang untuk mengintegrasikan data administrasi pertanahan dengan perencanaan tata ruang. Berdasarkan data Bank Dunia, total pembiayaannya mencapai USD654,63 juta, dengan USD653 juta berasal dari pinjaman International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan sisanya merupakan dana pendamping pemerintah.
Proyek tersebut dipimpin Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai Project Management Unit. Badan Informasi Geospasial (BIG) menangani komponen peta dasar skala 1:5.000 dengan alokasi sekitar USD298 juta.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menangani penegasan batas wilayah dan desa, sedangkan Bappenas dan Kementerian Keuangan berada pada sisi perencanaan dan fiskal. Proyek ILASPP memiliki masa pelaksanaan lima tahun, yakni 2025 hingga 2029.
Komponen peta dasar dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni kawasan urban dan non-urban. Masing-masing kelompok kemudian dipecah menjadi empat lot sehingga total terdapat delapan paket pekerjaan.
Paket non-urban mencakup wilayah seluas sekitar 1.622.532 kilometer persegi dan menggunakan teknologi Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR). Sementara paket urban mencakup sekitar 82.497 kilometer persegi dengan metode fotogrametri udara dan Light Detection and Ranging (LiDAR).
Keduanya menghasilkan peta dasar skala 1:5.000 beserta turunannya melalui proses generalisasi.
Salah satu paket yang menjadi perhatian adalah Urban Lot 4. Paket ini mencakup 10 wilayah administratif dengan total volume pekerjaan sekitar 17.822 kilometer persegi dan masa pelaksanaan 33 bulan atau 990 hari kalender sejak penandatanganan kontrak.
Sebagian besar wilayah pekerjaan Urban Lot 4 berada di Jawa Timur dengan luas sekitar 13.386 kilometer persegi atau 75,1 persen dari total volume. Wilayah lainnya mencakup Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Tengah, Papua Barat Daya, Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
Kondisi geografis tersebut membuat pelaksanaan pekerjaan membutuhkan kemampuan operasi survei dan pemetaan di berbagai wilayah. Konsentrasi pekerjaan di Jawa Timur sekaligus dapat menjadi basis operasional utama, sementara wilayah kepulauan lainnya membutuhkan perencanaan akuisisi data yang berbeda.
Dalam Urban Lot 4, peserta wajib memenuhi sejumlah persyaratan teknis, termasuk memiliki pesawat berawak, kamera udara metrik digital, serta airborne laser scanner dengan sistem gyro.
Penilaian proposal juga memberikan bobot lebih besar kepada aspek teknis. Proposal teknis memiliki bobot 60 persen, sedangkan harga 40 persen.
Peserta harus menunjukkan kemampuan produksi melalui video dan hasil pengolahan data sampel, termasuk klasifikasi point cloud LiDAR, pembentukan DSM dan DTM, serta ekstraksi fitur bangunan secara otomatis.
Seluruh data juga diwajibkan diproses melalui Map Production Center (MPC) yang disediakan BIG. Fasilitas tersebut dirancang untuk menjaga keamanan data, mengintegrasikan proses produksi, serta memastikan pekerjaan mengikuti regulasi Indonesia terkait informasi geospasial dan survei pemetaan udara.
MPC akan berlokasi di kawasan Jabodetabek dengan Jakarta sebagai prioritas dan dioperasikan melalui kerja sama BIG dengan badan usaha milik negara.
Selain kapasitas perusahaan, proyek ini juga membuka kebutuhan tenaga kerja geospasial. Untuk satu lot urban, persyaratan pengadaan mencantumkan sekitar 38 personel kunci, mulai dari team leader, koordinator pengolahan LiDAR, koordinator toponim, spesialis basis data hingga tenaga yang memiliki kompetensi Geo-AI.
Preferensi terhadap sertifikasi kompetensi SKKNI IG pada sejumlah posisi kunci juga membuka peluang peningkatan sertifikasi tenaga ahli geospasial nasional selama proyek berlangsung.
Empat perusahaan yang membentuk Joint Venture Urban Lot 4 memiliki latar belakang berbeda. PT Surtech Prima, yang berdiri sejak 1997, bergerak dalam survei terestrial dan airborne, pemindaian laser 3D, serta LiDAR. Perusahaan tersebut juga memiliki pengalaman proyek di sejumlah negara.
PT Omni Spasial Strategis (OSSMAP) bergerak dalam survei, pengolahan data, pemetaan, dan penyediaan informasi spasial. Perusahaan tersebut merupakan kelanjutan PT Blom Nusantara yang didirikan pada 2000 dan berubah nama menjadi OSSMAP pada 2017.
PT Geopranata Cipta bergerak di bidang konsultasi survei dan pemetaan, termasuk pekerjaan pengukuran serta penetapan batas bidang. Sementara PT Agishta Geoinformatics memiliki kompetensi di bidang geoinformatika, teknologi informasi, survei, dan pengolahan data geospasial.
Kombinasi kompetensi tersebut menjadi modal konsorsium dalam menghadapi proyek yang membutuhkan kemampuan akuisisi data, pengolahan, pemetaan, manajemen basis data, serta penjaminan mutu produk geospasial.
Proses tender ILASPP sendiri masih berlangsung dan pemenang Urban Lot 4 belum ditetapkan. Karena itu, munculnya konsorsium maupun perusahaan tertentu sebagai kandidat kuat belum dapat dipastikan hingga seluruh tahapan pengadaan selesai.
Terlepas dari hasil tender, proyek ini berpotensi memberikan dampak jangka panjang bagi industri geospasial nasional melalui peningkatan kapasitas perusahaan, investasi peralatan, sertifikasi tenaga ahli, serta penguatan budaya kolaborasi antarperusahaan.
Peta dasar skala 1:5.000 yang dihasilkan nantinya akan menjadi salah satu basis data untuk kebutuhan perencanaan tata ruang, termasuk Rencana Detail Tata Ruang, perizinan berusaha, pengelolaan sumber daya alam, dan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.
Bagi industri geospasial Indonesia, besarnya jumlah perusahaan nasional yang mengikuti tender sekaligus munculnya skema Joint Venture menunjukkan bahwa proyek ILASPP tidak hanya menjadi kompetisi mendapatkan pekerjaan. Proses tersebut juga menjadi ruang bagi perusahaan dalam negeri untuk meningkatkan skala kapasitas dan menguji kemampuan mereka dalam standar pengadaan internasional. [beq]
Link informasi : Sumber
