Magetan (beritajatim.com) – Pengadilan Agama (PA) Magetan telah menerima 32 permohonan dispensasi nikah hingga Juli 2026. Humas PA Magetan, Helmy Ziaul Fuad, menyebut sebagian besar pengajuan tersebut berkaitan dengan anak yang sudah hamil sebelum memenuhi batas usia perkawinan.
Helmy mengatakan, persoalan tersebut tidak lepas dari pengawasan orang tua terhadap anak yang dinilai kurang optimal. Ketika pengawasan keluarga melemah, anak dapat menghadapi risiko pergaulan yang berujung pada kehamilan dan kemudian menjadi salah satu alasan pengajuan dispensasi nikah.
“Kebanyakan faktor mendasar karena lepasnya pengawasan orang tua yang terkadang kondisi anak sudah hamil,” kata Helmy.
Berdasarkan perkara yang masuk, anak yang mengajukan dispensasi nikah rata-rata berusia 16-18 tahun. Artinya, sebagian pemohon masih berada pada usia remaja dan harus menghadapi keputusan besar terkait perkawinan serta kehidupan berumah tangga.
Angka 32 permohonan hingga Juli 2026 menjadi gambaran bahwa persoalan perkawinan anak masih perlu mendapat perhatian di Magetan. Dispensasi nikah sendiri merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan perkawinan dilakukan meski calon mempelai belum memenuhi ketentuan usia perkawinan, dengan syarat dan pertimbangan tertentu dari pengadilan.
Kesiapan Anak Jadi Pertimbangan Hakim
Dalam memeriksa perkara dispensasi nikah, hakim tidak hanya melihat alasan yang disampaikan pemohon. Kesiapan anak untuk menikah serta kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan.
Helmy menjelaskan, pertimbangan tersebut juga mencakup kepentingan anak yang hendak menikah maupun calon anak yang akan dilahirkan apabila permohonan berkaitan dengan kehamilan.
“Pertimbangan hakim kebnyakan tentang kesiapan anak untuk menikah dgn diperkuat kepentingan terbaik buat anak, baik anak yang mau menikah dgn calon anak yg akan d lahirkan,” ujarnya.
Menurut dia, perkawinan pada usia remaja memiliki konsekuensi yang tidak sederhana. Anak yang menikah harus menghadapi tanggung jawab rumah tangga, sementara dari sisi lain masih berada dalam fase perkembangan dan membutuhkan pendidikan serta pendampingan.
Karena itu, permohonan dispensasi tidak otomatis berarti perkawinan akan langsung mendapatkan persetujuan. Pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk menilai kondisi masing-masing perkara secara menyeluruh.
Permohonan Bisa Ditolak
Helmy menegaskan terdapat kemungkinan permohonan dispensasi nikah ditolak apabila anak yang bersangkutan dinilai belum siap menikah, terlebih jika terdapat unsur paksaan dari orang tua.
“Ada kemungkinan permohonan d tolak karena anak yang bersangkutan tidak siap menikah namun d paksa untuk menikah oleh orang tuanya hanya untuk menutup aib,” jelasnya.
Meski demikian, Helmy menyebut selama sekitar enam bulan berada di PA Magetan, sejauh ini belum ada permohonan yang ditolak.
“Sejauh ini selama saya d sini 6 bulan blm ada sih mba,” katanya.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keluarga memahami bahwa penyelesaian persoalan kehamilan anak tidak semata-mata harus dilakukan melalui perkawinan. Kesiapan anak dan kepentingan terbaik bagi anak tetap harus menjadi perhatian.
PA Magetan Dorong Pengawasan Orang Tua
Sebagai lembaga yudikatif, PA Magetan juga memiliki keterbatasan dalam melakukan pencegahan perkawinan anak secara langsung di masyarakat. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, salah satunya dengan menyampaikan laporan perkara dispensasi kawin sebagai bahan penyusunan program.
“Pengadilan Agama sebagai badan yudikatif hanya bisa berupaya bekerjasama dengan Pemkab Magetan setempat berupa laporan perkara dispensasi kawin untuk selanjutnya oleh pemkab ditindak lanjuti membuat program pencegahan pernikahan dini,” terang Helmy.
Ia juga mengingatkan orang tua agar tidak mengurangi pengawasan terhadap anak meski memiliki kesibukan. Pengawasan, menurutnya, diperlukan untuk memastikan anak mampu membedakan lingkungan dan pergaulan yang baik maupun yang berisiko.
“Imbauan nya ya kepada orang tua sesibuk sibuknya tetep d pantau jangan sampai lepas dri pengawasan,harus tau mana yang baik dan mana yg tidak,” tuturnya.
Dengan 32 permohonan dispensasi nikah hingga Juli 2026, persoalan perkawinan anak di Magetan membutuhkan perhatian lintas sektor. Data perkara dari PA dapat menjadi salah satu bahan bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah pencegahan, sementara keluarga memiliki peran utama dalam memberikan pengawasan dan pendampingan sejak anak memasuki usia remaja. Ke depan, sinergi antara pengadilan, pemerintah daerah, keluarga, sekolah, dan masyarakat diharapkan dapat menekan pengajuan dispensasi sekaligus melindungi kepentingan terbaik anak. [fiq/but]
Link informasi : Sumber
