Surabaya (beritajatim.com) — Lima orang resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upacara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, Kamis, 13 Agustus 2026. Momentum pengambilan sumpah kewarganegaraan berlangsung berbarengan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah sejumlah pejabat serta anggota lembaga pengawasan di lingkungan kantor wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Raden Fadjar Widjanarko, mengingatkan kelima warga negara baru agar tidak memaknai kewarganegaraan sekadar status administratif semata. “Jangan pernah jadikan kewarganegaraan ini hanya sebagai pengakuan formal,” ujarnya dalam sambutan.
Fadjar meminta mereka membuktikan ke-Indonesiaan lewat sikap dan tindakan sehari-hari. Kecintaan kepada bangsa, katanya, harus diwujudkan dengan menjunjung nilai-nilai Pancasila, menaati hukum, menjaga toleransi dan kerukunan antarkelompok, serta turut berperan aktif dalam pembangunan nasional.
“Buktikanlah ke-Indonesia-an Saudara-Saudari melalui tindakan nyata sehari-hari dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, mematuhi hukum yang berlaku, memelihara toleransi dan kerukunan, serta terlibat secara aktif dalam berbagai pembangunan demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, satu orang dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dua orang sebagai Perencana Ahli Pertama, serta delapan orang sebagai Anggota Pergantian Antar Waktu Majelis Pengawas Daerah Notaris. Seluruh rangkaian diawali pembacaan surat keputusan, pengucapan sumpah jabatan, hingga penandatanganan berita acara dan pakta integritas.
Bagi dua pejabat baru di jabatan fungsional perencana, amanah tersebut menjadi awal peningkatan pengabdian. Khoirul Fatihin menyambut pelantikan sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan dengan kinerja yang lebih baik. “Saya merasa sangat bersyukur dan bangga atas amanah yang diberikan. Pelantikan ini menjadi sebuah tanggung jawab baru bagi saya untuk dapat bekerja lebih baik di Kanwil Kemenkumham Jatim,” ujarnya.
Pernyataan serupa disampaikan Moch. Damar Jaya. Ia berharap penempatan di lingkungan Kementerian Hukum dapat memberi kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Dengan ditempatkan saya di Kemenkumham, saya berharap lembaga ini menjadi lebih baik dan bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Kemenkumham pasti hebat!” katanya.
Fadjar kemudian menegaskan bahwa setiap amanah yang diterima—baik kewarganegaraan maupun jabatan—bukan sekadar perubahan status di atas kertas. Setiap sumpah yang diucapkan membawa konsekuensi berupa tanggung jawab, integritas, dan kewajiban menjalankan peran sebaik-baiknya. Bagi warga negara baru, sumpah adalah awal keanggotaan dalam persaudaraan kebangsaan Indonesia. Bagi para pejabat dan pengawas, sumpah adalah pengingat agar kewenangan yang dipikul dijalankan demi kepentingan bersama.
Pada akhirnya, seremoni hari itu bukan sekadar mencatat siapa yang dilantik atau disumpah, melainkan menegaskan bahwa janji kesetiaan dan amanah pengabdian baru saja dimulai. [uci/but]
Link informasi : Sumber
