Blitar (beritajatim.com) – Kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengubah skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari nominal rata Rp.6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi mendapatkan respon beragam dari masyarakat.
Meski ada SPPG yang menyenangkan, namun secara keseluruhan pemilik dapur Makan Bergizi Gratis di Kota Blitar setuju dengan skema insentif yang baru tersebut. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi 1 DPRD Kota Blitar Tan Ngi Hing.
Menurut politisi Gerindra itu perubahan aturan yang akan mulai diberlakukan per 5 Oktober mendatang tersebut dinilai lebih menjunjung asas keadilan dan efisiensi operasional di lapangan. Tan Ngi Hing menyatakan bahwa skema baru ini merupakan langkah rasional untuk menata sistem pelayanan gizi anak sekolah secara proporsional.
Pasalnya selama ini, besaran insentif flat Rp6 juta per hari dinilai kurang adil bagi dapur yang memiliki beban produksi berbeda.
“Kebijakan baru ini sangat baik karena menerapkan asas kewajaran, kebenaran, efisiensi, dan keadilan. Sebelumnya, dapur yang melayani di bawah 2.000 porsi dapat Rp.6 juta, dan yang melayani di atas 2.500 porsi juga dapat Rp6 juta. Dengan aturan baru per 5 Oktober nanti, penerimaan berbasis jumlah porsi riil yaitu Rp2.000 per porsi. Ini jauh lebih adil,” ujar Tan Ngi Hing pada Jumat (2/10/2026).
Politisi kawakan itu tidak memungkiri munculnya gelombang pro dan kontra di kalangan pemilik atau pengelola dapur. Penyesuaian skema ini cukup berdampak bagi para pengelola yang telah menggelontorkan investasi awal yang tidak sedikit. Untuk membangun satu unit dapur sesuai dengan standar BGN, biaya yang dibutuhkan bisa menembus angka Rp.1 miliar lebih.
Kendati demikian, Komisi 1 DPRD Kota Blitar menekankan bahwa dinamika tersebut merupakan bagian dari penyesuaian aturan demi mensukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, seluruh pengelola dapur harus terpacu untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada anak-anak sekolah.
“Pro dan kontra itu wajar karena membangun dapur biayanya besar, bisa Rp1 miliar lebih. Namun demi menyukseskan program Pak Prabowo dan menjalankan aturan BGN, risiko ini harus kita hadapi bersama. Yang terpenting dapur tetap berjalan dengan baik dan niat utama kita adalah pelayanan kepada anak bangsa,” tegasnya.
Berdasarkan pendataan DPRD, saat ini terdapat sekitar 31 titik dapur SPPG yang disiapkan di Kota Blitar. Meski begitu, belum seluruh fasilitas tersebut beroperasi penuh. Sebagian dapur masih dalam tahap persiapan administrasi, penunjukan kepala dapur, hingga menunggu kucuran anggaran operasional dari pemerintah pusat.
“BGN saat ini sedang menata sistemnya. Dapur yang sudah siap dan beroperasi dioptimalkan terlebih dahulu. Untuk dapur lain yang sudah mengantongi persetujuan dan ada kepala dapurnya, akan mulai beroperasi secara bertahap setelah dinyatakan memenuhi kriteria kelaikan,” jelasnya.
Adapun kapasitas produksi dapur di Kota Blitar cukup beragam. Beberapa dapur melayani sekitar 1.500 hingga 1.700 penerima manfaat per hari, sementara dapur lain mampu memproduksi 2.000 porsi hingga lebih. Dengan skema insentif per porsi, penerimaan setiap dapur nantinya akan disesuaikan secara presisi berdasarkan volume porsi yang disalurkan. (owi/aje)
Link informasi : Sumber
