Johanes Dipa: Kantor Baru AKPI Indonesia Timur Harus Jadi Rumah yang Hidup
Surabaya (beritajatim.com) – Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan resmi menempati kantor sekretariat baru di Kota Surabaya. Fasilitas kesekretariatan tersebut diharapkan dapat menjadi rumah bersama bagi para anggota kurator dan pengurus untuk berkumpul, belajar bersama, serta memperkuat jejaring kolaborasi.
Harapan tersebut disampaikan Ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) AKPI Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan, Johanes Dipa Widjaja, saat diwawancarai seusai acara peresmian kantor baru tersebut pada Selasa (17/11/2026) malam.
“Kami dari pengurus wilayah Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan tentu bersyukur atas dukungan dan bantuan dari pusat sehingga kami boleh mempunyai tempat kantor di mana kami para anggota boleh punya tempat untuk berkumpul, boleh untuk tempat belajar bersama dan berkolaborasi,” ujar Johanes Dipa.
Ia berharap kehadiran kantor representatif tersebut mampu menjadi wadah yang saling menguatkan dan melengkapi kapasitas para anggota sehingga dapat melahirkan kurator dan pengurus yang semakin profesional dan berintegritas.
Johanes Dipa juga menanggapi rencana Ketua Umum AKPI yang berjanji akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor wilayah suatu saat nanti. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan positif bagi jajaran pengurus wilayah agar fasilitas yang sudah memadai tidak sekadar menjadi ruang kosong, melainkan benar-benar hidup melalui agenda kegiatan rutin.
“Tadi kami sampaikan paling tidak ada satu kegiatan satu bulan minimal,” katanya.

Jajaki Kerja Sama Kampus hingga Seminar Konversi Utang Jadi Saham
Untuk merealisasikan target aktivitas tersebut, AKPI Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan saat ini tengah menjajaki kerja sama strategis dengan sejumlah perguruan tinggi di wilayah kerjanya. Beberapa universitas di Malang dan Bali sudah mulai dijajaki, dengan target implementasi program kerja sama yang dapat berjalan efektif pada awal tahun depan.
“Kami akan kerja sama dengan beberapa universitas yang ada di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan. Kami sudah menjajaki beberapa kampus, ada yang di Malang, ada yang di Bali,” tutur Johanes Dipa.
Selain menggandeng kalangan akademisi kampus, pihaknya juga berencana memperluas sinergi dengan Balai Harta Peninggalan (BHP) serta berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait lainnya.
Dalam rangkaian peresmian kantor tersebut, AKPI turut menggelar seminar hukum yang membedah skema alternatif penyelesaian utang dalam perkara kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Forum diskusi itu menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban utang tidak selalu harus dibayarkan dalam bentuk uang tunai (cash), melainkan dapat ditempuh melalui mekanisme konversi utang menjadi penyertaan modal atau saham.
“Penyelesaian utang itu tidak selalu harus dibayar dengan berupa uang cash. Tapi dapat berupa, artinya yang semula utang dijadikan penyertaan,” pungkas Johanes Dipa. [uci/but]
Link informasi : Sumber