Surabaya (beritajatim.com) – Ketahanan energi nasional tidak cukup hanya diukur dari jumlah stok bahan bakar minyak (BBM) yang tersedia. Keandalan distribusi hingga ke tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga menjadi faktor penting untuk menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Akademisi Universitas Kristen Petra (UK Petra) Surabaya, I Gede Agus Widyadana, menilai antrean panjang BBM di sejumlah wilayah, termasuk Bali dan Kalimantan, menjadi sinyal perlunya pembenahan tata kelola rantai pasok energi nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan stok secara nasional belum tentu menjamin kelancaran pasokan di setiap daerah.
Dosen Program Global Logistics and Supply Chain, Fakultas Teknologi Industri UK Petra, itu menjelaskan bahwa distribusi BBM melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari kilang minyak, depot penyimpanan, hingga SPBU sebelum sampai kepada konsumen. Gangguan pada salah satu tahapan dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan BBM di tingkat lokal.
Karena itu, menurut Gede, jaminan pasokan energi bagi masyarakat perlu menjadi prioritas utama. Efisiensi operasional tidak seharusnya mengorbankan keandalan distribusi, terutama untuk komoditas strategis yang dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari.
“Sebagai industri yang diperlukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, jaminan ketersediaan BBM di masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama dibandingkan dengan efisiensi operasional,” ujarnya.
Gede menyoroti sistem penentuan persediaan minimum yang masih berpotensi tidak mampu mengikuti perubahan waktu pengiriman dan kebutuhan konsumen. Jika perhitungan stok tidak menyesuaikan dinamika permintaan, depot berisiko kehabisan persediaan atau stockout. Situasi tersebut dapat memicu kepanikan masyarakat hingga pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying.
Ia menegaskan pentingnya penerapan konsep agile supply chain, yakni rantai pasok yang mampu merespons perubahan secara cepat dan fleksibel. Pendekatan ini diperlukan agar pengelola distribusi dapat menyesuaikan persediaan, kapasitas pengiriman, serta alokasi pasokan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
Perubahan pola konsumsi masyarakat juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi, misalnya, dapat meningkatkan permintaan terhadap jenis BBM tertentu. Apabila perubahan tersebut tidak diantisipasi melalui perencanaan persediaan, kekurangan pasokan di depot dapat terjadi.
Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang dikutip dalam keterangan tersebut menunjukkan konsumsi Pertalite meningkat 12,92 persen pada Juli 2026, menyusul kenaikan harga Pertamax. Perbedaan pola permintaan antardaerah juga perlu diperhatikan karena perubahan kebutuhan di satu titik dapat menimbulkan efek berantai pada tahapan distribusi lainnya. Fenomena ini dikenal sebagai bullwhip effect.
Untuk mencegah gangguan serupa berulang, Gede mendorong pemerintah dan Pertamina memperkuat integrasi teknologi sekaligus memperbarui tata kelola energi nasional. Salah satu langkah yang diperlukan adalah membangun sistem kendali logistik terintegrasi berbasis Internet of Things (IoT), disertai dasbor pemantauan persediaan secara real-time dari hulu hingga SPBU.
Selain itu, kapasitas terminal penyimpanan perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Pengaturan armada transportasi juga harus lebih fleksibel sehingga pengiriman dapat segera dialihkan ketika terjadi lonjakan permintaan atau gangguan distribusi.
Langkah berikutnya adalah menyiapkan protokol darurat yang dilengkapi mekanisme koordinasi lintas lembaga secara cepat dan akuntabel. Dengan prosedur yang jelas, pengambilan keputusan saat krisis diharapkan tidak terhambat oleh birokrasi yang terlalu panjang.
Menurut Gede, yang juga menjabat Ketua Program Global Logistics and Supply Chain UK Petra, hambatan dalam merespons krisis tidak selalu terletak pada keterbatasan teknologi, tetapi juga pada fleksibilitas regulasi.
“Prinsip kehati-hatian (Good Corporate Governance) tentu sangat penting, tetapi peraturan perlu memberikan ruang bagi pengambil keputusan untuk bertindak agile saat terjadi dinamika di lapangan,” jelasnya.
Pengalaman distribusi BBM di sejumlah wilayah tersebut, lanjutnya, perlu menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu membangun sistem koordinasi rantai pasok lintas lembaga yang adaptif agar mampu mengantisipasi gangguan, mengalihkan pasokan, dan mengambil keputusan dalam waktu singkat. (fyi/suf)
Link informasi : Sumber
