Ringkasan Berita:
- Bupati Madiun Hari Wuryanto merombak 105 pejabat di lingkungan Pemkab Madiun, terdiri dari enam pejabat pimpinan tinggi pratama, 48 pejabat administrator, dan 51 pejabat pengawas.
- Enam pejabat eselon II bergeser menempati sejumlah posisi strategis, mulai dari kepala dinas hingga staf ahli bupati.
- Rotasi jabatan tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Kemendagri dan BKN serta hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja.
- Meski perombakan telah dilakukan, sejumlah jabatan kepala OPD, termasuk Dispendukcapil dan beberapa sektor teknis, masih belum terisi pejabat definitif.
Madiun (beritajatim.com) – Gerbong mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun kembali bergerak. Tanpa banyak tanda-tanda yang diketahui publik, Bupati Madiun Hari Wuryanto merombak enam pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II, Rabu (4/11/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Muda Graha tersebut tidak hanya menyasar enam jabatan strategis kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Sebanyak 48 pejabat administrator dan 51 pejabat pengawas juga ikut mengalami pergeseran posisi.
Perombakan besar-besaran ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sejumlah pejabat pun harus meninggalkan jabatan sebelumnya untuk mengemban tugas baru.
Enam pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik yakni Kus Hendrawan sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkop UM). Paryoto dipercaya memimpin Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sedangkan Indra Setyawan menempati posisi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Selain itu, Muhammad Zahrowi yang sebelumnya menjabat Kepala DLH kini bergeser menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah. Sementara Yohanes Cahyono dipercaya menempati posisi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sedangkan Heru Kuncoro bergeser menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Rotasi juga menyentuh sejumlah jabatan administrator. Direktur RSUD Caruban kini dijabat dr. Selly Fitriani. Heru Sulaksono dipercaya sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, sedangkan Bagus Simuntang mengisi jabatan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
Posisi Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipercayakan kepada Rena Meta Wardhani. Sementara Muhammad Sunawan menempati jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
Di tingkat kewilayahan, Muhaimin ditunjuk sebagai Camat Gemarang, Sri Diana Dewi Kusumaningrum sebagai Camat Wonoasri, dan Slamet Wiyono sebagai Camat Wungu.
Dalam sambutannya, Hari Wuryanto menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada setiap pejabat bukan sekadar kedudukan dalam struktur pemerintahan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
“Jabatan bukan sekadar posisi, tetapi tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh integritas,” tegas Hari.
Dia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan. Kejujuran, kedisiplinan, serta komitmen menjaga nama baik pemerintah daerah juga harus menjadi prinsip dalam menjalankan tugas.
“Setiap pejabat harus mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Bekerjalah secara profesional, disiplin, dan tetap berpegang pada aturan yang berlaku,” pesannya.
Khusus pejabat pimpinan tinggi pratama, Hari menjelaskan bahwa pergeseran jabatan tersebut merupakan tindak lanjut hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Dia juga mengingatkan para pejabat agar menerapkan filosofi kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani.
“Seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan ketika berada di depan, membangun semangat ketika berada di tengah, serta memberikan dorongan dan kepercayaan kepada jajaran ketika berada di belakang,” ujarnya.
Namun, di balik perombakan besar-besaran tersebut, penataan birokrasi Pemkab Madiun ternyata belum sepenuhnya rampung. Sejumlah jabatan kepala OPD masih belum terisi pejabat definitif.
Di antaranya kursi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), serta sejumlah jabatan pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan ketahanan pangan.
Artinya, meski enam pejabat eselon II sudah bergeser dan puluhan pejabat lainnya ikut berganti posisi, pekerjaan rumah mengisi kursi-kursi kosong di tubuh birokrasi Kabupaten Madiun masih menanti. Gerbong mutasi boleh saja bergerak cepat, tetapi penataan birokrasi belum benar-benar mencapai garis akhir. [rbr/beq]
Link informasi : Sumber
