Surabaya (beritajatim.com) – Ancaman penyadapan data pribadi melalui gawai saat ini semakin canggih dan berbahaya. Serangan digital jenis baru ini bisa terjadi kapan saja tanpa korban menyadari perangkatnya telah diretas.
Pakar dari Program Studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Wirawan, membeberkan bahwa peretas mampu mencuri data secara diam-diam melalui infrastruktur jaringan telekomunikasi.
“Informasi itu bisa disalin, sementara informasi aslinya tetap ada,” jelas Wirawan, Jumat (6/11/2026).
Metode pencurian data ini menjadi sangat sulit terdeteksi oleh pemilik telepon seluler. Wirawan menyebut munculnya teknologi serangan siber termutakhir yang sama sekali tidak membutuhkan interaksi langsung dari pengguna gawai.
“Sekarang teknologinya sudah zero-click, penggunanya tidak melakukan apa-apa, tapi itu sudah bisa dilakukan,” ungkapnya.
Kejahatan siber yang menyasar langsung pusat jaringan telekomunikasi ini sering kali bersih tanpa jejak pada gawai korban. Wirawan menuturkan masyarakat awam nyaris mustahil mendeteksi penyadapan dari kondisi fisik perangkat.
“Setahu saya sulit untuk mengenali perubahan yang terjadi pada gawai,” tuturnya.
Selain penyadapan informasi, modus pembajakan akun WhatsApp hingga penyamaran identitas juga marak menelan korban. Wirawan mengatakan masyarakat perlu segera melakukan instalasi ulang sistem operasi atau mengganti kartu SIM jika merasa diretas.
“Salah satu upaya preventif-nya bisa dengan mengaktifkan update otomatis pada sistem perangkat seluler,” tekannya.
Ancaman peretasan lain yang kerap menjerat korban adalah jebakan jaringan internet publik palsu di fasilitas umum. Wirawan mengatakan pelaku kejahatan sering membuat titik akses nirkabel bodong yang menyerupai nama fasilitas asli.
“Pastikan dulu kepada pengelola tempat apakah jaringan Wi-Fi tersebut benar-benar milik mereka,” pesannya.
Kesadaran menjaga privasi ini juga wajib diterapkan pengguna saat mengoperasikan berbagai aplikasi daring maupun layanan kecerdasan buatan. Masyarakat pantang mengunggah dokumen identitas sensitif seperti KTP tanpa jaminan tata kelola informasi yang aman. [ipl/but]
Link informasi : Sumber
