Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, resmi memulai masa cuti kampanye Pilkada pada Rabu (25/9/2024). Sebelum memasuki masa cuti, Eri menyerahkan Nota Pengantar Tugas kepada Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani, yang akan melanjutkan tugas kepemimpinan hingga 23 November 2024.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Surabaya pada Selasa (24/9/2024), Eri dan Restu Novi berdiskusi hangat terkait sinergi dan kelanjutan berbagai proyek strategis kota. “Seluruh kegiatan Pemerintah Kota Surabaya sudah saya laporkan kepada Bu Restu. Termasuk proyek infrastruktur yang masih berjalan, seperti pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur dan pelebaran Jalan Wiyung,” ungkap Eri Cahyadi.
Eri menegaskan bahwa proyek-proyek yang ia tinggalkan sudah dipersiapkan dengan baik, termasuk proyek-proyek besar yang masih dalam proses pengerjaan. “Sudah kami serahkan buku terkait proyek-proyek yang masih berlanjut dan kapan akan selesai sesuai kontrak yang ada. Mulai besok, saya cuti dan tugas pemerintah kota dilanjutkan oleh Bu PJs,” jelas Eri.
Beberapa proyek besar yang menjadi perhatian, antara lain pembangunan RS Surabaya Timur yang ditargetkan selesai pada November 2024, pelebaran Jalan MERR menuju Novotel Samator, dan diversifikasi Gunung Sari. “Ada beberapa proyek besar lainnya seperti Jalan Radial Road yang akan diteruskan oleh PJs. Proyek-proyek ini sangat penting untuk perkembangan Surabaya,” tambahnya.
Sementara itu, Restu Novi Widiani yang baru saja dikukuhkan sebagai PJs Wali Kota Surabaya oleh Pj Gubernur Jawa Timur, menyatakan siap untuk melanjutkan tanggung jawab yang diamanahkan. “Saya tadi sudah dikasih buku tebal oleh Pak Eri Cahyadi, jadi harus belajar cepat. Saya akan mengawasi dan memastikan proyek-proyek itu berjalan,” kata Restu Novi.
Restu menegaskan komitmennya untuk menjaga agar pemerintahan Surabaya tetap kondusif dan melanjutkan program-program yang telah direncanakan. “Tugas utama saya adalah menjaga rumah ini tetap aman dan program-program berjalan sebagaimana yang diharapkan,” ujarnya.
Salah satu prioritas Restu adalah memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama masa kampanye. “Saya harus menjaga netralitas ASN dan memastikan semua kebijakan yang diambil selama saya menjabat sesuai aturan yang berlaku,” tegas Restu Novi.
Ia juga menambahkan bahwa setiap kebijakan strategis yang diambil selama masa jabatannya harus melalui konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sesuai dengan arahan yang diberikan. “Untuk kebijakan tertentu, kita harus berkonsultasi dengan Kemendagri, termasuk dalam penyusunan Raperda,” pungkas Restu. [asg/ian]
Link informasi : Sumber
