Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama jajaran Forkopimda dan akademisi, membentuk Satgas Swasembada pangan yang dinamakan Sego Boran. Satgas tersebut merupakan wujud sinergi dan kolaborasi untuk negeri, guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program asta cita Presiden RI.
“Ini momen penting yang akan kita gunakan sebagai langkah bersama menuju asta cita yaitu suawsembada pangan. Kita tetap berkomitmen, tetap mendukung, dan tetap bekerja dengan kerja-kerja yang lebih baik,” tutur Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dalam Rapat koordinasi satgas swasembada pangan di Wilayah Kabupaten Lamongan, yang berlangsung di Aula Lapangan Tembak Jotosanur, Selasa (17/12/2024).
Buoati yang akrab disapa Pak Yes itu mengungkapkan, berdasarkan data BPS Lamongan hingga bulan November 2024, jumlah produksi padi Kabupaten Lamongan mencapai 776,96 ribu ton, dengan luas lahan panen 130 hektare.
Produktivitas tersebut menempatkan kembali Kabupaten Lamongan di peringkat pertama produsen pagi terbesar tingkat Provinsi Jawa Timur. “Artinya sampai saat ini kita masih menjadi harapan untuk lumbung pangan nasional maupun Jatim,” tuturnya.
Pak Yes menyebutkan ada 3 komoditas yang difokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan. Yaitu padi dengan luas lahan 154.815 ha di 27 kecamatan, jagung dengan luas lahan 57.425 ha di 15 kecamatan, dan kedelai 3.672 ha di 8 kecamatan.
Sementara itu, Dandim 0812 Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, mengatakan pihaknya saat ini tengah mengembangkan “Pertanian Megilan” di Lapangan Jotosanur, Kecamatan Tikung, yang menjadi demplot pengembangan ketahanan pangan.
“Dalam komples tersebut dikembangkangkan tanaman padi dengan bibit unggul, tanaman sorgum, kolam ikan bioflog, green house, kandang kambing dan sapi, keramba ikan, pembibitan tanaman, tanaman cabai, tanaman jagung, kangkung dan jati,” tuturnya.
Dandim menambahkan, untuk memaksimalkan demplot di Jotosanur, Kodim Lamongan membudidayakan berbagai jenis tanaman dengan pupuk organik, serta nutrisi, enzim, dan pestisida alami. Tidak hanya itu, pengembangan ketahanan pangan juga dikembangkan di demplot koramil dan demplot rawa.
Dandim berharap program program ketahanan pangan di demplot rawa menjadi salah satu alternatif pemanfatan lahan di tengah masifnya peralihan lahan pertanian menjadi pemukiman.
“Kita buat saja kelompok tani rawa di 5000 hektare seperti di kelompok tani hutan perhutani. Sehingga tidak terjadi konflik. Dan hanya boleh dimanfatkan untuk pertanian, tapi kepemilikan milik pemerintah jadi kita berikan surat izin, kalau melakukan kesalahan kita juga harus tindak tegas,” ujarnya.
Merespon harapan Dandim mengenai pemanfaatan rawa untuk lahan pertanian, Kepala Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan, Gunadi, mengaku akan mengkoordinasikan hal tersebut di tingkat provinsi dan nasional sesuai status kepemilikan rawa.
Sedangkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian Kabupaten Lamongan, Mochamad Wahyudi, menyebut masyarakat Pucuk yang telah mengantongi izin dari pemerintah daerah, memanfatkan lahan rawa menjadi pertanian wijen. (fak/kun)
Link informasi : Sumber
