Reses Dibanjiri Keluhan Warga, DPRD Surabaya Singgung DTSEN hingga Infrastruktur Tertinggal

Surabaya (beritajatim.com) – Berbagai persoalan pelayanan publik, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur mengemuka dalam agenda reses Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati.

Keluhan warga datang dari sejumlah wilayah, mulai Bulak, Keputih, Siwalankerto, Rungkut hingga kawasan rusunawa yang mengaku masih menghadapi persoalan mendasar yang belum terselesaikan.

Aning mengatakan salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat berkaitan dengan penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, ketidakakuratan data berpotensi membuat warga kehilangan akses terhadap berbagai program pemerintah.

“Banyak warga yang sebenarnya layak menerima bantuan, tetapi terkendala karena pengelompokan data DTSEN yang tidak sesuai kondisi riil di lapangan. Ini tidak boleh dibiarkan karena menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan layanan dan bantuan pemerintah,” ujar Aning, Sabtu (30/5/2026).

Keluhan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari warga yang kesulitan mengakses Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), BPJS Kesehatan yang mendadak tidak aktif, hingga kekhawatiran terhadap akses beasiswa dan penerimaan siswa baru. Bahkan, persoalan data penghuni rusunawa juga masih menjadi perhatian masyarakat.

“Kami akan memperjuangkan warga yang memang berhak agar tidak dirugikan hanya karena persoalan validitas data. Pemerintah harus memastikan data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” kata politisi PKS ini.

Selain persoalan data sosial, sengketa pertanahan juga menjadi penghambat pembangunan di sejumlah wilayah. Aning menyebut konflik lahan yang tak kunjung selesai membuat beberapa RT dan RW tidak bisa mengakses anggaran pembangunan dari APBD.

“Akibatnya ada wilayah yang tertinggal karena pembangunan tidak bisa masuk. Kami mendorong kelurahan dan kecamatan lebih aktif menjadi mediator agar persoalan pertanahan ini segera selesai,” ujarnya.

Keluhan lain yang hampir selalu muncul di setiap titik reses adalah persoalan banjir, minimnya anggaran pembangunan lingkungan, hingga pelaksanaan proyek swakelola yang belum siap dijalankan di sejumlah wilayah. Menurut dia, kondisi tersebut menghambat percepatan pembangunan di tingkat kampung.

“Pembangunan infrastruktur harus dirasakan merata oleh seluruh warga. Jangan sampai ada wilayah yang terus tertinggal karena persoalan teknis maupun keterbatasan anggaran,” kata Aning.

Kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi aspirasi yang paling sering disampaikan warga. Menurut Aning, kebutuhan PJU harus menjadi prioritas mengingat kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Surabaya mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Di sejumlah wilayah seperti Keputih dan Rungkut, warga juga kembali mempertanyakan realisasi pemekaran wilayah yang hingga kini belum terlaksana. Aspirasi tersebut muncul karena jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga pelayanan masyarakat dinilai semakin berat.

“Aspirasi pemekaran wilayah ini perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Aning memastikan seluruh aspirasi yang diterimanya akan dibawa ke forum DPRD dan diteruskan kepada Pemerintah Kota Surabaya. Menurut dia, berbagai persoalan tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan Perubahan APBD 2026 maupun APBD 2027.

“Semua aspirasi masyarakat akan kami kawal. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah kota agar pembangunan dan pelayanan publik benar-benar menjawab kebutuhan warga Surabaya,” pungkasnya.[asg/ted]