Bupati Pamekasan Nilai Akurasi DTSEN Penting Wujudkan Program Prioritas Presiden Tepat Sasaran

Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman menilai kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, sangat penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya dengan memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju kemandirian ekonomi masyarakat, yang dipelopori Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

“Akurasi data ini menjadi fondasi utama dalam keberhasilan pelaksanaan sebuah program bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu seluruh pihak kita harapkan dapat bekerja sama memastikan data masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata KH Kholilurrahman, Minggu (10/5/2026).

Kondisi tersebut membutuhkan kepastian akurasi DTSEN melalui proses pembaruan data secara berkala dan berkesinambungan. “Kita semua memahami bahwa keberhasilan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada satu hal yang fundamental, yaitu data yang valid, data yang adil, dan data yang mencerminkan kondisi rill masyarakat di lapangan,” ungkapnya.

“Kami meyakini bahwa pemutakhiran DTSEN bukan hanya menjadi tugas administratif semata, tetapi sebagai bagian penting dari upaya pemerintah menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran,” tegas bupati yang familiar disapa Kiai Kholil.

Terlebih pemutakhiran DTSEN selain demi akurasi dan validasi data, juga terdapat beberapa tujuan yang berorientasi menghasilkan data sosial-ekonomi masyarakat yang akurat, terpadu, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah, khususnya dalam program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat khususnya di lingkungan Kemensos RI.

Beberapa tujuan tersebut di antaranya memastikan bantuan tepat sasaran, meningkatkan akurasi data kemiskinan, integrasi data nasional, mendukung program prioritas Presiden, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, mempercepat pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menyesuaikan perubahan kondisi sosial masyarakat.

“Sehingga dengan data yang akurat, program pemerintah diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, manfaatnya lebih optimal dan merata, serta dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. [pin/but]