Pemkab Jombang Raih Opini WTP 13 Kali Berturut-turut, Komitmen pada Tata Kelola Keuangan Terbukti

Ringkasan Berita:

• Pemkab Jombang kembali meraih Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
• Bupati Warsubi menegaskan bahwa opini WTP merupakan standar kewajiban dalam tata kelola keuangan daerah, bukan sekadar penghargaan.
• Pemkab Jombang berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui efisiensi belanja dan penguatan PAD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  

  ---

Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jombang kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.

Capaian ini menjadi bukti konsistensi Pemkab Jombang dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap standar pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin kepada Bupati Jombang Warsubi, bersama Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji. Penyerahan dokumen tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur pada Jumat (29/5/2026).

Penyerahan LHP audit LKPD Tahun 2025 dilakukan secara serentak kepada 34 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI merupakan amanat konstitusi untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Bupati Jombang Warsubi menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras yang berkelanjutan.

“Alhamdulillah, Kabupaten Jombang mampu menjaga konsistensi opini WTP selama 13 kali berturut-turut. Hasil ini sejalan dengan harapan bersama pemerintah dan masyarakat Jombang. Kami sangat bersyukur atas kelancaran proses audit ini, dan berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah menjaga akuntabilitas kerja sehingga mendapat penilaian WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur,” tutur Bupati Warsubi.

Ia menjelaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan DPRD Jombang. Hubungan kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Semoga seluruh kerja keras dan pengabdian kita bersama senantiasa membawa barokah bagi masyarakat Jombang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bupati Warsubi berharap capaian WTP ke-13 ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, tata kelola anggaran yang tertib harus mampu memberikan dampak nyata berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa setiap rekomendasi dan hasil evaluasi dari BPK akan menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Ke depan, Pemkab Jombang berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan APBD melalui efisiensi belanja serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Setiap rekomendasi dan hasil evaluasi dari BPK tentu menjadi atensi utama bagi seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk berbenah. Ke depan, kami berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan APBD melalui langkah-langkah efisiensi belanja dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), demi mewujudkan visi besar kita bersama: Jombang yang Maju dan Sejahtera untuk Semua,” pungkasnya.

Turut hadir dalam prosesi penyerahan LHP tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, Inspektur Abdul Madjid Nindyagung, serta Kepala BPKAD Kabupaten Jombang M. Nashrulloh. [suf]