Jadi Pelopor di Jatim, Sekolah Rakyat Blitar Siap Tampung Siswa Titipan Malang dan Kota Batu

Ringkasan Berita:

• Sekolah Rakyat Kota Blitar dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli atau Agustus 2026.
• Sebanyak 150 siswa rintisan dari Kota Batu dan Kota Malang akan belajar sementara di Kota Blitar.
• Seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan siswa ditanggung pemerintah pusat melalui APBN.
• Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen untuk memperluas akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan.

Blitar (beritajatim.com) – Kota Blitar bersiap menjadi pelopor penyelenggaraan Sekolah Rakyat berbasis asrama di Jawa Timur. Saat sejumlah daerah masih mempersiapkan fasilitas pendidikan serupa, Sekolah Rakyat Kota Blitar dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli atau Agustus 2026 dan akan menampung 150 siswa rintisan dari Kota Batu dan Kota Malang.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia yang menunjuk Kota Blitar sebagai lokasi pembelajaran sementara bagi siswa program Sekolah Rakyat dari dua daerah tersebut. Penugasan itu sekaligus menjadi bukti kesiapan infrastruktur pendidikan dan fasilitas pendukung yang dimiliki Kota Blitar.

Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, Ika Atikah, mengatakan seluruh siswa yang akan belajar sementara di Sekolah Rakyat Kota Blitar berasal dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dari total 150 siswa tersebut, sebanyak 90 siswa berasal dari Kota Batu dan 60 siswa lainnya berasal dari Kota Malang.

Menurut Ika, para siswa tersebut merupakan peserta program rintisan Sekolah Rakyat yang dikembangkan pemerintah pusat. Mereka akan menempuh pendidikan di Kota Blitar hingga pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di daerah asal masing-masing selesai dan siap digunakan.

“Siswa dari Kota Batu dan Kota Malang ini hanya belajar sementara di Kota Blitar. Kalau pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di daerah asal mereka sudah rampung dan siap, mereka akan ditarik kembali ke daerah masing-masing,” jelas Ika.

Ia menjelaskan, Kota Blitar memiliki keunggulan karena telah menyiapkan gedung permanen yang representatif untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat. Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa daerah lain yang masih memanfaatkan fasilitas sementara milik Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Masuknya ratusan siswa dari luar daerah sempat memunculkan pertanyaan terkait peluang bagi calon peserta didik asal Kota Blitar. Namun, Ika memastikan keberadaan siswa titipan dari Kota Batu dan Kota Malang tidak akan mengurangi kuota maupun hak siswa lokal untuk mengakses program tersebut.

Pemerintah Kota Blitar juga menegaskan bahwa operasional Sekolah Rakyat tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh kebutuhan pendidikan dan biaya operasional ditanggung pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Semua kebutuhan siswa ditanggung penuh oleh pemerintah pusat melalui APBN. Mulai dari seragam, alat tulis, konsumsi asrama, hingga biaya operasional harian sekolah,” pungkas Ika.

Model pendidikan berasrama yang diterapkan dalam Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini tidak hanya menyediakan layanan pendidikan gratis, tetapi juga fasilitas penunjang yang memungkinkan siswa belajar dalam lingkungan yang lebih terarah.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, sebelumnya menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi masyarakat dari kelompok ekonomi rentan.

“Ini adalah bentuk perhatian besar dari Bapak Presiden Prabowo agar warga Kota Blitar, khususnya dari keluarga tidak mampu, bisa menikmati fasilitas pendidikan bertaraf internasional,” ujar Syauqul Muhibbin.

Wali kota yang akrab disapa Mas Ibin itu menilai pendidikan harus menjadi instrumen utama untuk mengubah masa depan generasi muda. Karena itu, program Sekolah Rakyat dinilai memiliki peran strategis dalam menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk meraih pendidikan berkualitas.

Selain memberikan akses pendidikan gratis, program tersebut juga diharapkan mampu membangun karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memutus rantai kemiskinan yang selama ini masih menjadi tantangan di berbagai daerah.

“Ini program sangat bagus untuk mengubah mindset dan memutus mata rantai kemiskinan,” tandasnya. [owi/beq]