Ketua MUI KH Anwar Iskandar: Program MBG Mulia, Kekurangan Harus Diperbaiki Bukan Dihentikan

Ringkasan Berita

• Ketua MUI KH Anwar Iskandar menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang mulia dari perspektif agama dan sosial.
• Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program harus diperbaiki tanpa menghentikan program secara keseluruhan.
• Gus War juga menilai kenaikan BBM non subsidi seperti Pertamax tidak akan berdampak besar kepada masyarakat kecil selama BBM subsidi tetap dipertahankan.
• Terkait aksi mahasiswa, ia menegaskan demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi yang harus dilakukan secara santun dan sesuai aturan.

Kediri (beritajatim.com) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan yang sangat mulia karena bertujuan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren Al Amin Ngasinan Kediri yang akrab disapa Gus War saat menanggapi munculnya aksi demonstrasi sejumlah kalangan mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Gus War, dari perspektif agama, memberi makan kepada sesama merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dan memiliki nilai ibadah yang tinggi.

“Kalau dari perspektif agama, memberi makan itu sesuatu yang sangat mulia. Memberi makan orang lain merupakan bagian dari sifat yang dicintai Allah. Karena itu program memberi makan kepada masyarakat tentu merupakan sesuatu yang baik,” ujarnya.

Kekurangan Harus Diperbaiki

Meski mengakui masih terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Gus War menilai hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan.

Menurutnya, berbagai dugaan penyimpangan maupun pelanggaran yang terjadi justru harus ditindak sesuai aturan dan menjadi bahan evaluasi agar program berjalan lebih baik.

“Bahwa dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang kurang baik, itu tentu ada aturannya dan sudah ditindak. Yang pertama programnya mulia, kemudian pelaksanaannya yang harus diperbaiki,” katanya, pada Sabtu (13/6/2026).

Ia menilai berbagai kasus yang muncul lebih banyak disebabkan oleh oknum yang tidak menjalankan amanah dengan baik, sehingga manfaat yang seharusnya diterima masyarakat menjadi berkurang.

“Ada yang nakal, mestinya Rp10 ribh dikurangi menjadi Rp7 ribu atau Rp5 ribu. Mungkin diambil untuk mambal dulu nyuap ketika ingin mendapatkan izin. Ada satu titik Rp300 juta, Rp500 juta,” beber Gus War.

Praktek curang tersebut berdampak buruk terhadap penerima manfaat. “Kalau ada yang nakal sehingga bantuan yang seharusnya diterima penuh menjadi berkurang, maka yang diperbaiki adalah pelakunya, bukan programnya,” tegasnya.

Dinilai Menggerakkan Ekonomi Rakyat

Selain manfaat gizi bagi anak-anak dan santri, Gus War menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak ekonomi yang sangat besar karena mampu menciptakan lapangan kerja baru serta menggerakkan sektor usaha kecil.

Menurutnya, keberadaan dapur pelayanan MBG membuka peluang kerja bagi masyarakat sekaligus menyerap berbagai produk lokal yang diproduksi pelaku UMKM.

“Program ini bukan hanya bermanfaat bagi penerima makanan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan UMKM. Mulai dari peternak ayam, pembuat tahu dan tempe, petani sayur, petani buah hingga pelaku usaha kecil lainnya,” jelasnya.

Ia menilai perputaran ekonomi yang tercipta dari program tersebut justru memberi manfaat langsung kepada masyarakat lapisan bawah.

Karena itu, Gus War mengibaratkan program MBG sebagai lumbung yang menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat.

“Kalau ada tikus di lumbung, tikusnya yang dibasmi, bukan lumbungnya yang dibakar,” ujarnya.

Tanggapi Kenaikan Pertamax

Selain membahas Program Makan Bergizi Gratis, Gus War juga menanggapi kebijakan kenaikan harga BBM non subsidi yang menjadi salah satu isu dalam aksi demonstrasi mahasiswa.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa kenaikan harga hanya terjadi pada BBM non subsidi seperti Pertamax, sementara BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap dipertahankan pemerintah.

“Yang naik itu BBM non subsidi. Yang subsidi seperti Pertalite dan solar tidak naik. Jadi masyarakat kecil tetap terlindungi,” katanya.

Gus War menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah karena mayoritas pengguna BBM tersebut berasal dari kalangan mampu.

“Kalau yang menggunakan BBM non subsidi umumnya masyarakat yang ekonominya lebih baik. Yang penting BBM subsidi jangan dinaikkan karena itu yang digunakan masyarakat kecil,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui dampak terhadap inflasi perlu tetap diantisipasi apabila kenaikan harga bahan bakar terjadi pada sektor transportasi distribusi barang kebutuhan pokok.

Percaya Kondisi Ekonomi Nasional Tetap Kuat

Terkait kondisi keuangan negara yang belakangan menjadi sorotan publik, Gus War memilih mempercayai penjelasan pemerintah bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik.

Menurutnya, langkah pemerintah memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola ekonomi menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara.

“Kalau korupsi ditindak dan kebijakan ekonomi diperbaiki, tentu keuangan negara akan semakin sehat,” jelasnya.

Ia juga menilai kondisi pangan nasional yang relatif stabil saat ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih cukup kuat menghadapi berbagai tantangan global.

Demonstrasi Hak Demokrasi yang Harus Dijaga

Menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak sejumlah kebijakan pemerintah, Gus War menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari hak demokrasi yang dijamin dalam negara.

Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hal yang wajar selama dilakukan dengan cara yang santun dan tidak melanggar hukum.

“Demo itu bagian dari kebebasan berpendapat dan menunjukkan demokrasi berjalan. Tetapi menyampaikan pendapat juga harus dengan akhlak dan tata krama,” katanya.

Ia mengingatkan agar aksi demonstrasi tidak berubah menjadi tindakan yang merugikan masyarakat lain, merusak fasilitas umum, ataupun menimbulkan gangguan keamanan.

“Kalau menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai merusak, menyakiti orang lain, atau mengganggu ketertiban umum. Kalau sudah masuk wilayah itu tentu harus ditindak sesuai hukum,” tegasnya.

Gus War berharap perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif sehingga berbagai kebijakan publik dapat terus diperbaiki demi kepentingan bersama.

“Kita boleh berbeda pendapat, tetapi tetap harus mengedepankan dialog dan menjaga adab. Pemimpin adalah milik bangsa kita sendiri sehingga harus sama-sama dijaga dan dikoreksi dengan cara yang baik,” pungkasnya. [nm/ted]