Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto berharap permasalahan yang membelit PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) dapat segera diselesaikan. Konflik internal perusahaan yang telah berlangsung hampir dua tahun dinilai berdampak luas, tidak hanya terhadap ribuan pekerja, tetapi juga masyarakat sekitar dan perekonomian daerah.
Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Teguh Gunarko, saat mendampingi kunjungan Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal ke lingkungan mess PT Pakerin di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Minggu (14/6/2026).
Mewakili Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Sekdakab menegaskan bahwa persoalan yang terjadi di PT Pakerin telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah sejak lama. Sebagai salah satu perusahaan besar di Kabupaten Mojokerto, keberadaan PT Pakerin memiliki kontribusi penting terhadap penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
“Beliau berharap permasalahan-permasalahan yang ada di PT Pakerin ini dapat segera diselesaikan. Karena dampaknya cukup luar biasa, baik secara langsung kepada pemerintah daerah, masyarakat sekitar, maupun kepada para pekerja,” ungkapnya, Minggu (14/6/2026).
Menurutnya, berlarut-larutnya konflik perusahaan berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas apabila tidak segera mendapatkan solusi. Karena itu, Pemkab Mojokerto mendukung berbagai upaya yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan, termasuk melalui keterlibatan pemerintah pusat.
“Kehadiran Bung Said di tengah para pekerja menjadi sinyal positif bahwa pemerintah pusat turut memberikan perhatian terhadap kondisi yang dihadapi ribuan pekerja PT Pakerin. Kami meyakini bahwa permasalahan ini pasti dapat diselesaikan. Kehadiran Bung Iqbal di tengah-tengah kita diharapkan dapat menjadi jalan untuk mempercepat penyelesaian seluruh persoalan yang ada di PT Pakerin,” harapnya.
Pemkab Mojokerto juga mendorong agar seluruh pihak, baik manajemen perusahaan, pekerja, maupun pemerintah, terus mengedepankan komunikasi dan koordinasi dalam mencari jalan keluar. Dengan demikian, aktivitas perusahaan dapat kembali berjalan normal dan hak-hak pekerja tetap terlindungi.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) juga terus memantau perkembangan kasus tersebut, termasuk proses hukum yang masih berjalan. Pemerintah berharap penyelesaian yang dicapai nantinya mampu memberikan kepastian bagi para pekerja sekaligus menjaga iklim usaha dan investasi di Kabupaten Mojokerto.
“Kami terus mengikuti perkembangan, termasuk yang berkaitan dengan proses di pengadilan. Yang pasti kami berharap hak-hak pekerja dapat terpenuhi dan keberlangsungan pekerjaan mereka tetap terjaga,” tegasnya.
Bagi masyarakat Mojokerto, penyelesaian konflik PT Pakerin menjadi hal yang dinantikan mengingat perusahaan tersebut selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi kawasan Pungging dan sekitarnya. Dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat hingga daerah, harapan untuk menemukan solusi yang berpihak kepada seluruh pihak semakin terbuka. [tin/but]
Link informasi : Sumber
