APBD Jember 2025: Realisasi Belanja Daerah Tinggi, Realisasi Belanja Modal Tak Memuaskan

Jember (beritajatim.com) – Realisasi belanja daerah yang mencapai 85,51 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tak diimbangi capaian belanja modal.

Realisasi belanja modal APBD Jember 2025 masih berada pada angka 68,93 persen. “Realisasi belanja modal ini perlu menjadi perhatian serius agar pembangunan infrastruktur fisik yang menjadi tulang punggung pertumbuhan jangka panjang tidak tertunda,” kata juru bicara Fraksi Gerindra Alfian Andri Wijaya, dalam pernyataan resmi pandangan umum terhadap pengajuan enam rancangan peraturan daerah ke DPRD Jember, ditulis Rabu (24/6/2026).

Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dan terobosan dalam mengejar serapan anggaran yang lebih optimal. “Kami mendorong juga Pemkab memastikan program prioritas nasional seperti revitalisasi sekolah dan bantuan pertanian dapat terus dikawal dengan baik,” kata Alfian.

Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Achmad Rusdan menilai, realisasi belanja modal itu menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan fisik.

“Rendahnya serapan belanja modal perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pelayanan infrastruktur kepada masyarakat tidak mengalami keterlambatan,” kata Rusdan.

Fraksi Partai Nasional Demokrat juga menilai rendahnya realisasi belanja modal perlu mendapat perhatian serius karena berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur. “Kami mendorong agar perencanaan dan pelaksanaan belanja modal lebih efektif,” kata juru bicara Fraksi NasDem Kristian Andi Kurniawan.

Kendati mengapresiasi berbagai capaian pembangunan Pemkab Jember, termasuk pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, peningkatan pendapatan asli daerah, dan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengkritik rendahnya belanja modal.

Intan Permatasari, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap tingkat efektivitas belanja daerah. “Khususnya pada belanja modal yang realisasinya masih perlu ditingkatkan, agar mampu memberikan dampak langsung terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Bupati Muhammad Fawait sependapat bahwa capaian realisasi belanja daerah sebesar 85,51 persen menunjukkan upaya yang cukup baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

“Namun demikian, kami juga mengakui bahwa realisasi belanja modal yang masih berada pada angka 68,93 persen merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dan evaluasi secara serius,” kata Fawait.

Hal ini dikarenakan belanja modal memiliki peran strategis dalam penyediaan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Belum optimalnya realisasi belanja modal ini, menurut Fawait, dipengaruhi beberapa faktor, antara lain proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu lebih panjang, adanya penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah, keterlambatan penyelesaian administrasi teknis, serta kondisi tertentu yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.

“Menindaklanjuti hal tersebut, kami terus melakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan program dan kegiatan yang lebih matang dan terukur, percepatan proses pengadaan sejak awal tahun anggaran,” kata Fawait.

Pemkab Jember juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola kegiatan, serta memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis daerah. [wir/kun]