Wujudkan Reformasi Birokrasi, Bupati Pamekasan Minta 85 Pejabat Tinggalkan Pola Kerja Rutinitas

Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman menegaskan tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan aparatur sipil negara (ASN) yang mampu bekerja cepat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Hal tersebut disampaikannya saat melantik 85 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Jum’at (31/7/2026).

Menurutnya pelayanan publik saat ini dituntut lebih cepat, transparan, adaptif, serta berbasis teknologi, meskipun pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan fiskal. Karena itu, pola kerja birokrasi yang hanya berorientasi pada rutinitas tidak lagi relevan.

“Oleh sebab itu kita tidak bisa lagi mempertahankan pola birokrasi yang rutinitas. Kita butuh birokrasi yang bergerak cepat, berorientasi hasil, mampu berkolaborasi, dan menghadirkan solusi nyata,” kata Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman.

Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan. Ia menegaskan bahwa penempatan pejabat harus didasarkan pada kompetensi, integritas, serta prestasi kerja, bukan pertimbangan lain di luar profesionalisme.

“Inilah esensi manajemen talenta, memastikan setiap aparatur berkembang berdasarkan kapasitas dan kinerja, sehingga birokrasi diisi orang yang tepat pada jabatan yang tepat,” ungkap bupati yang akrab disapa Kiai Kholil.

Bahkan 85 pejabat yang baru dilantik juga dipesan agar segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru. Ia meminta para pejabat menjadi pemimpin yang mampu memberi teladan sekaligus membangun budaya kerja yang disiplin, jujur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Hadirkan budaya kerja disiplin, jujur, responsif. Jangan menunggu masalah datang ke meja, tapi dululah ke lapangan. Dengarkan masyarakat dan hadirkan solusi cepat serta tepat,” pesan Kiai Kholil.

Pihaknya juga mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan administratif, tapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Jabatan adalah amanah sekaligus kontrak moral untuk pelayanan terbaik. Mari buktikan birokrasi Pamekasan melayani, bukan minta dilayani. Stop D3, Datang, Duduk, Doang. Kita harus berinovasi dan bekerja semaksimal mungkin,” tegasnya.

“Melalui pelantikan ini, kami berharap lahir birokrasi yang semakin profesional, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, cepat, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. [pin/but]