Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritik ketidakmampuan eksekutif untuk meyakinkan legislatif soal urgensi pinjaman Rp786,573 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Rencananya utang itu untuk pembangunan infrastruktur jalan sebesar Rp 400 miliar dan pengadaan penerangan jalan umum (PJU) sebesar Rp 200 miliar, serta pengembangan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi dan Rumah Sakit Daerah Balung masing-masing sebesar Rp 130 miliar dan Rp 56,583 miliar.
Namun hingga saat ini DPRD Jember belum bersepakat untuk menyetujui rencana itu. Hal ini dikarenakan utang tersebut akan membengkakkan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2027 hingga nyaris Rp 1 triliun.
“Sebenarnya untuk hal-hal kayak begitu, cara komunikasi TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) harus baik,” kata Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaedi, Rabu (5/8/2026).
Ayub menyebut urusan pinjaman sebagau hal biasa selama tidak untuk program konsumtif. “Apalagi utang itu dijamin oleh peraturan,” katanya.
DPC PKB Jember meminta prosedur persetujuan Dewan dipertegas dan diperjelas. Menurut Ayub, seharusnya pinjaman dan nominalnya sudah disepakati lebih dulu sebelum pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara.
Jika kesepakatan soal utang dibuat saat pembahasan KUA-PPAS, menurut Ayub, akan berisiko terjadinya perombakan jika rencana itu tak disetujui parlemen. “Makanya harus jelas dulu, dan yang terpenting adalah bagaimana TAPD itu bisa meyakinkan tujuan meminjam uang,” katanya.
Ayub prihatin karena Bupati Muhammad Fawait harus turun tangan sendiri menjelaskan kepada publik soal isu pinjaman ini. “Ini tandanya delegasi tugas kepada TAPD tidak berjalan,” katanya. [wir/ian]
Link informasi : Sumber
