Sumenep (beritajatim.com) – DPRD Sumenep menyayangkan ketidakhadiran sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dulsiam menilai ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan sikap pemerintah daerah yang tidak menghargai lembaga legislatif.
“Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Pimpinan DPRD sebelumnya sudah bersurat kepada Bupati agar kepala OPD hadir dalam rapat-rapat pembahasan bersama komisi. Namun ternyata hari ini banyak yang tidak hadir. Ini seolah-olah surat kami tidak diindahkan,” katanya, Rabu (05/08/2026).
Yang lebih mengecewakan, lanjut Dulsiam, di saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Sumenep justru menggelar kegiatan lain berupa lomba memasak dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Ini kan ironis. Saat pembahasan KUA-PPAS yang sangat penting, banyak Kepala OPD tidak hadir. Ternyata mereka malah datang ke lomba memasak dalam rangka 17 an di Pemkab,” ujarnya kecewa.
Menurut Dulsiam, pembahasan KUA-PPAS Perubahan merupakan agenda konstitusional yang sangat menentukan arah kebijakan dan alokasi anggaran daerah. Karena itu, kehadiran Kepala OPD menjadi sangat penting untuk memberikan penjelasan langsung kepada anggota DPRD.
“Sudah jelas DPRD punya agenda resmi berupa pembahasan anggaran yang sangat penting, tetapi eksekutif justru menggelar kegiatan lain. Seolah-olah pembahasan anggaran tidak menjadi prioritas,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kegiatan seremonial seperti lomba memasak memang memiliki nilai kebersamaan. Namun, menurutnya, agenda pembahasan APBD jauh lebih strategis karena menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Sumenep secara luas.
“Silakan kegiatan Agustusan dilaksanakan. Tapi jangan sampai mengorbankan agenda konstitusional. Pembahasan APBD ini menyangkut pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini jauh lebih penting,” ucapnya.
Karena itu, Dulsiam berharap Bupati Sumenep segera melakukan evaluasi dan memberikan perhatian serius terhadap kedisiplinan kepala OPD agar setiap agenda resmi DPRD mendapat penghormatan sebagaimana mestinya.
“Kami ingin membangun kemitraan yang baik antara legislatif dan eksekutif. Tetapi kemitraan itu harus dibangun atas dasar saling menghargai. Jangan sampai DPRD yang menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan justru dipandang sebelah mata,” tegasnya. (tem/ian)
Link informasi : Sumber
