Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso membuka peluang kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan. Kolaborasi tersebut mencakup pembangunan akses jalan menuju kawasan pertanian hingga perbaikan jaringan irigasi.
Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso, Ansori, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur terkait peluang kerja sama pembangunan infrastruktur.
“Beberapa waktu lalu, kami telah berkesempatan bertemu dengan rekan-rekan dari Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas Bina Marga Provinsi. Kami siap untuk terus berkolaborasi dan bersinergi terkait hal tersebut,” kata Ansori, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, bentuk kolaborasi dapat dilakukan melalui dukungan material maupun program pembangunan. Pemkab Bondowoso sebelumnya juga telah menerima dukungan berupa hibah aspal dan material yang dapat menjadi salah satu bentuk sinergi antarpemerintah.
“Sebelumnya kita juga telah berkolaborasi melalui hibah aspal dan material. Hal tersebut tentunya dapat terus kita kembangkan sebagai bentuk sinergi ke depan,” ujarnya.
Ansori menjelaskan, penguatan infrastruktur pertanian menjadi bagian penting dalam mendukung agenda ketahanan pangan. Namun, terdapat pembagian kewenangan yang perlu diperhatikan, khususnya terkait jalan usaha tani.
Ia menyebut jalan usaha tani secara spesifik bukan menjadi kewenangan Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso. Karena itu, pihaknya mengarahkan pendekatan pembangunan berdasarkan keterkaitan infrastruktur dengan kawasan ketahanan pangan.
“Untuk tematik yang berkaitan dengan pertanian, khususnya jalan usaha tani, hal tersebut pada dasarnya bukan merupakan kewenangan kami. Namun, apabila dikaitkan dengan upaya mendukung ketahanan pangan, kami sangat terbuka untuk bersinergi dan berkolaborasi sesuai dengan kewenangan kami,” jelasnya.
Pemkab Bondowoso saat ini tengah mengevaluasi ruas-ruas jalan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan ketahanan pangan. Langkah tersebut dilakukan untuk menentukan infrastruktur mana yang dapat didorong melalui program pembangunan daerah maupun kolaborasi dengan pemerintah provinsi.
“Saat ini kami sedang melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi ruas-ruas jalan yang memiliki keterkaitan dan mendukung program ketahanan pangan,” katanya.
Tidak hanya infrastruktur jalan, Pemkab Bondowoso juga mendorong penguatan sektor sumber daya air. Ansori mengatakan Dinas BSBK memiliki bidang sumber daya air yang dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan pertanian, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Kami juga akan berkoordinasi dengan Balai Besar dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung program tersebut,” ujarnya.
Menurut Ansori, pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan membuka akses transportasi menuju kawasan pertanian. Ketersediaan air melalui jaringan irigasi juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
“Kolaborasi ini tidak hanya mencakup bidang kebinamargaan, khususnya akses jalan yang mendukung ketahanan pangan, tetapi juga dapat mencakup infrastruktur irigasi,” tegasnya.
Untuk sektor irigasi, Ansori menyebut Bondowoso pada 2025 mendapatkan dukungan program untuk lima lokasi. Sementara untuk 2026, pihaknya belum mendapatkan kepastian terkait lokasi yang akan memperoleh dukungan serupa.
Meski demikian, komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur disebut sudah dilakukan. “Untuk infrastruktur irigasi, pada tahun 2025 kami mendapatkan dukungan di lima lokasi. Untuk tahun 2026, kami belum menerima dukungan tersebut, namun berdasarkan informasi dari rekan-rekan, komunikasi dengan pihak provinsi sudah dilakukan,” katanya.
Dorongan penguatan infrastruktur pertanian tersebut sebelumnya juga mengemuka dalam kegiatan reses Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, Martin Hamonangan di Desa Jebung Lor, Kecamatan Tlogosari, Kamis (30/7/2026) malam.
Dalam reses tersebut, petani mengeluhkan kondisi jalan menuju lahan pertanian yang sempit sehingga kendaraan roda empat kesulitan masuk untuk mengangkut pupuk maupun hasil panen. Kondisi itu dinilai meningkatkan biaya distribusi.
Petani juga mengeluhkan sejumlah jaringan irigasi yang bocor sehingga pasokan air ke lahan pertanian tidak maksimal, terutama saat musim kemarau.
Salah seorang perwakilan masyarakat Desa Jebung Lor, Sahroni mengatakan kondisi jalan membuat petani harus mengeluarkan biaya angkut lebih besar. Sementara distribusi air ke sawah juga tidak selalu lancar.
“Kita mau angkut pupuk dan hasil pertanian tidak bisa pakai mobil karena jalannya kecil. Kemudian irigasi juga banyak yang bocor, apalagi sekarang musim kemarau, ada daerah yang tiga hari sekali baru mendapat giliran air,” ujarnya, Kamis (30/7/2026) malam.
Martin saat itu meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil peran lebih besar dalam membantu pembangunan akses menuju kawasan pertanian. Menurutnya, jalan menuju lahan pertanian merupakan bagian dari akses ekonomi masyarakat.
“Jalan menuju sawah adalah akses ekonomi. Di situlah hasil panen diangkut dan pupuk didistribusikan. Kalau infrastrukturnya buruk, biaya produksi akan semakin tinggi,” kata Martin.
Ia juga meminta pembangunan infrastruktur tidak terhambat sekat kewenangan antara jalan desa, kabupaten, maupun provinsi. Menurutnya, keterbatasan anggaran pemerintah desa membuat dukungan dari pemerintah provinsi dibutuhkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar petani. (awi/ian)
Link informasi : Sumber
