Wali Kota Mojokerto : I-SIM 2026 Harus Jadi Ruang Berbagi Inovasi Pembangunan Antardaerah

Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menekankan pentingnya Program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026 sebagai ruang berbagi dan mengembangkan inovasi pembangunan berkelanjutan antardaerah. Pesan tersebut disampaikan saat mengikuti secara daring Kick-off I-SIM 2026.

Mengusung tema ‘Aksi Nyata untuk Akselerasi Pencapaian SDGs Menuju 2030’, I-SIM 2026 menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan berbagai program dan aksi nyata dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini mengatakan, tantangan pembangunan daerah semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah tidak hanya mampu menyelesaikan persoalan yang ada, tetapi juga memastikan pembangunan tetap berkelanjutan.

“Pemerintah daerah dengan berbagai tantangan yang terus berkembang sesuai perkembangan masa, termasuk kondisi geopolitik global, tentu dituntut untuk mampu menyelesaikan berbagai persoalan sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ungkapnya di Ruang Sabha Pambojana, Rumah Rakyat, Kamis (20/8/2026).

Ia menilai pencapaian SDGs harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terlebih batas waktu pencapaian target SDGs pada 2030 semakin dekat. Karena itu, I-SIM dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi sekaligus mempercepat berbagai program pembangunan yang telah dijalankan.

Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan, I-SIM sebaiknya tidak hanya dimaknai sebagai kompetisi untuk memperoleh peringkat. Lebih dari itu, program tersebut dapat digunakan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap capaian pembangunan sekaligus mengembangkan berbagai inovasi.

“Program I-SIM menjadi platform bagi pemerintah kota untuk menunjukkan aksi-nyatanya dalam pencapaian SDGs sekaligus sebagai barometer untuk bisa terus berkembang. Penghargaan merupakan bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah. Namun, manfaat yang lebih penting,” katanya.

Yakni bagaimana berbagai praktik baik yang telah dilakukan daerah dapat menjadi referensi bagi daerah lainnya. Praktik tersebut, lanjutnya, dapat diidentifikasi, didokumentasikan, disebarluaskan, dipelajari, hingga direplikasi sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.

“Harapannya, I-SIM tidak berhenti pada penilaian dan pemberian penghargaan saja, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran antardaerah untuk mempercepat pencapaian SDGs menuju tahun 2030. Semoga pelaksanaan I-SIM 2026 mampu meningkatkan partisipasi pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.

Sekaligus, tegasnya, mendorong lahirnya lebih banyak inovasi pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Ning Ita juga menekankan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan berkelanjutan bukan semata-mata ditentukan oleh peringkat yang diperoleh suatu daerah.

“Karena pada akhirnya, keberhasilan I-SIM bukan hanya tentang siapa yang memperoleh peringkat terbaik, tetapi tentang bagaimana praktik-praktik baik ini memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Program I-SIM sendiri telah diselenggarakan sejak 2022 dan menjadi bagian dari Indonesia’s SDGs Action Awards yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). [tin/kun]