Jember (beritajatim.com) – Komisi C DPRD Kabupaten Jember meminta Dinas Perhubungan Jawa Timur untuk menyertakan Jember dalam rute bus Trans Jatim. Kehadiran Trans Jatim diyakini bisa memperkuat perekonomian di Jember.
“Dengan adanya Trans Jatim, Bandara Notohadinegoro Jember akan semakin ramai dan destinasi wisata kami akan semakin banyak dikunjungi,” kata Ketua Komisi C Ardi Pujo Prabowo, saat mengunjungi Dinas Perhubungan Jawa Timur di Surabaya, Jumat (21/8/2026).
Menurut Ardi, Jember sangat potensial karena memiliki 2,6 juta penduduk. “Selain itu mulai 2026 dan 2027, kami benar-benar Metal (Membangun Total). Ada 550 kilometer jalan yang diperbaiki dan 13 ribu penerangan jalan umum yang dipasang,” katanya. Pembangunan jalur selatan dari Kecamatan Puger hingga Kabupaten Banyuwangi juga mulai kembali dikerjakan.
Ternyata bukan hanya Ardi yang ingin jangkauan operasional Trans Jatim diperluas. Pemkab dan Pemkot Pasuruan juga menginginkan hal serupa. “Karena di sana juga ada PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang). Mereka meminta supaya ada sambungan dari Gempol menuju ke Pasuruan Industrial Estate Rembang,” kata Kepala Seksi Prasarana Bidang Angkutan Jalan Dishub Jatim Mulyono.
Trans Jatim adalah sistem layanan transportasi umum massal berbasis bus milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang baru beroperasi di sebelas kabupaten dan kota yang berada di kawasan aglomerasi Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) dan wilayah Malang Raya (Kota Malang dan Kota Batu).
Mulyono mengatakan, ada keinginan untuk mengembangkan rute Trans Jatim sesuai dengan kawasan lima Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), yakni Kota Madiun (Bakorwil I), Kabupaten Bojonegoro (Bakorwil II), Kota Malang (Bakorwil III), Kabupaten Pamekasan (Bakorwil IV), Kabupaten Jember (Bakorwil V).
“Kita berharap memang Trans Jatim bisa melayani wilayah-wilayah itu. Karena kalau dilihat dari keinginan wilayah setempat, banyak yang sangat mendukung keberadaan Trans Jatim. Tapi ini juga terkait dengan kemampuan anggaran,” kata Mulyono.
Menurut Mulyono, Trans Jatim dibiayai subsidi pemerintah provinsi. “Tarif sesungguhnya Rp30.000, yang Rp25.000 ditanggung provinsi,” katanya.
Dengan armada yang ada, Dishub Jatim berusaha memaksimalkan layanan. “Mungkin kita tidak menambah armada yang load factor-nya tinggi, tapi armada Trans Jatim Luxury kita geser untuk pengembangan Trans Jatim di wilayah lain,” kata Mulyono.
Berbeda dengan Trans Jatim konvensional, Trans Jatim Luxury selama ini menyasar pekerja profesional maupun pekerja yang memiliki tingkat penghasilan tinggi. “Ini murni komersial, tidak ada APBD sama sekali, karena potensinya tinggi dan ada kemampuan masyarakat untuk bayar lebih,” kata Mulyono.
Kehadiran Trans Jatim diharapkan bisa mengalihkan mode transportasi warga dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Saat ini jumlah pengguna Trans Jatim setiap hari mencapai 32 ribu orang. Dengan tiket hanya Rp5 ribu untuk masyarakat umum dan Rp2.500 untuk pelajar, mahasiswa, dan santri, masyarakat bisa berhemat dengan mobilitas tetap terjaga.
“Kalau kita bandingkan, jarak terjauh (angkutan serupa) di provinsi lain adalah jarak terendah di Trans Jatim. Artinya dengan tarif yang sama, Trans Jatim lebih efisien,” kata Kepala Seksi Prasarana Bidang Angkutan Jalan Dishub Jatim Mulyono.
Layanan bus Trans Jatim memiliki tujuh koridor yang memiliki karakter penumpang berbeda-beda. “Koridor I yang menghubungkan Sidoarjo-Gresik, penumpangnya mayoritas pekerja. Pada saat jam-jam kerja, jam pulang kerja permintaan sangat tinggi. Kalau dihitung, load factor-nya sehari-hari di atas 150 persen,” kata Mulyono.
Selain memperkuat mobilitas warga, menurut Mulyono, kehadiran Trans Jatim juga memperkuat sektor pariwisata. “Untuk yang Koridor III, ada objek wisata Kayu Putih. yang tadinya karena enggak ada sarana transportasi, masyarakat enggak mengenal. Setelah adanya Trans Jatim, terjadi peningkatan pengunjung di atas 200 persen, khususnya pada long weekend atau weekend,” katanya.
Kehadiran Trans Jatim, lanjut Mulyono, menjadi pemantik pengembangan wilayah Malang Raya yang memiliki banyak kawasan wisata. Sempat ada kekhawatiran kehadiran Trans Jatim akan menggusur angkutan perkotaan dan perdesaan yang lebih dulu ada. Namun kecemasan itu tidak terbukti, karena angkutan umum yang lebih dulu ada juga mengantarkan banyak pengunjung.
Sementara itu di Koridor IV, Trans Jatim melintasi kawasan pesisir dan pondok pesantren. Di daerah Paciran, Kabupaten Lamongan, bus Trans Jatim melintasi kawasan religi. “Itu kita komunikasikan dan mereka memang meminta untuk ada halte di sana. Dari situ layanan ini berkembang dan menyisir semua lapisan masyarakat,” kata Mulyono.
Dishub Jawa Timur tidak sepihak menetapkan rute Trans Jatim. Mereka juga melibatkan pemerintah daerah setempat, dengan memperhatikan kawasan wisata dan industri. “Ada lintasan yang melewati kawasan industri, ada yang melintasi kawasan wisata,” kata Mulyono.
Namun sebelum Trans Jatim dikembangkan di wilayah lain, pemerintah daerah setempat perlu memastikan tidak adanya resistensi dari pelaku angkutan umum yang lebih dulu beroperasi. “Angkutan umum yang ada dalam binaan pemerintah kabupaten harus diperhatikan supaya tidak ada gejolak atau resistensi,” kata Mulyono.
Setelah hal-hal teknis dibicarakan, kepala daerah bisa menyurati gubernur. “Kalau itu bisa kita realisasi, ini menjadi awal Trans Jatim keluar dari Gerbangkertosusila dan Malang Raya. Itu menjadi satu terobosan saya rasa,” kata Mulyono.
Mitigasi konflik benar-benar ditekankan oleh Mulyono sebelum Trans Jatim beroperasi di Jember. Dishub Jatim sebelumnya juga melakukan mitigasi sebelum meluncurkan Trans Jatim. “Kita berikan ruang bagi mereka untuk menjadi bagian dari Trans Jatim, entah itu menjadi driver atau anaknya bisa mendaftar menjadi pegawai Trans Jatim,” kata Mulyono.
Mitigasi bisa juga dilakukan dengan cara mengatur kembali rute angkutan umum setempat. “Trans Jatim beroperasi di jalan utamanya, sementara wilayah-wilayah perkampungan, lingkungan, dan perumahan bisa diambil dari angkutan yang ada dengan penataan kembali, dan bisa jadi menjadi angkutan penumpang atau feeder,” kata Mulyono.
Ardi menyatakan siap mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi semua syarat yang disodorkan Pemprov Jatim agar Trans Jatim bisa beroperasi di Jember. “Karena kami melihat multiplier effect-nya sangat bermanfaat bagi masyarakat,” katanya. [wir/ian]
Link informasi : Sumber
