Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, diminta transparan soal rencana pinjaman sebesar Rp 786,573 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2027.
“Pemerintah harus memublikasikan lembar persyaratan utama atau term sheet yang sekurang-kurangnya memuat jumlah pinjaman, jadwal pencairan, tingkat bunga, metode penghitungan bunga, biaya tambahan, jaminan atau mekanisme pengamanan, masa tenggang, dan jadwal pelunasan,” kata Iffan Gallant El Muhammady, Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Muhammadiyah Jember, Kamis (13/8/2026).
Menurut Iffan, keterbukaan tersebut penting, karena setiap rupiah untuk membayar bunga merupakan rupiah yang tidak dapat digunakan untuk pelayanan lain. “Jika rata-rata pembayaran mencapai lebih dari Rp200 miliar per tahun, DPRD Jember perlu mengetahui program apa yang berpotensi terdesak ketika cicilan jatuh tempo,” katanya.
Iffan memahami kemungkinan pemerintah berpendapat bahwa pertumbuhan pendapatan pada tahun-tahun berikutnya akan cukup menanggung kewajiban tersebut. “Namun, kemampuan membayar tidak boleh didasarkan hanya pada skenario pendapatan yang optimistis,” katanya.
Simulasi harus memasukkan kemungkinan target PAD tidak tercapai, transfer pusat berkurang, atau belanja wajib meningkat. Menurut Iffan, selain biaya finansial, terdapat biaya risiko.
“Keterlambatan proyek dapat membuat pemerintah membayar bunga sebelum masyarakat menikmati manfaatnya,” kata Iffan.
Iffan mengingatkan, kenaikan biaya konstruksi dapat mengurangi volume pekerjaan. “Kerusakan dini dapat menambah biaya pemeliharaan ketika cicilan masih berjalan,” katanya.
Dengan demikian, lanjut Iffan, proyek yang dibiayai utang harus mempunyai pengendalian lebih ketat daripada proyek biasa. Pemerintah perlu menetapkan jadwal pengadaan, batas waktu penyelesaian, mekanisme pengawasan, serta sanksi bagi penyedia yang gagal memenuhi mutu dan waktu.
Iffan menyarankan kepada DPRD Jember untuk membandingkan beberapa skema pembiayaan. Sejumlah pertanyaan harus bisa dijawab, seperti keharusan pembiayaan sekaligus seluruh proyek, kemungkinan penggunaan APBD secara bertahap untuk sebagian proyek, kemungkinan pengurangan nilai pinjaman dengan memprioritaskan proyek yang paling siap, dan kemungkinan calon pemberi pinjaman lain yang menawarkan biaya lebih rendah.
“Keputusan berutang seharusnya didasarkan pada total biaya kepemilikan, bukan hanya tingkat bunga yang terlihat murah,” kata Iffan.
Penawaran bunga yang lebih rendah belum tentu lebih murah, jika disertai biaya tambahan atau jadwal pembayaran yang memberatkan. Maka sebelum persetujuan diberikan, menurut Iffan, masyarakat berhak mengetahui total uang APBD yang akan dikeluarkan sejak pinjaman diterima sampai seluruh kewajiban lunas.
“Dalam kebijakan utang, angka yang paling penting bukan hanya berapa uang yang dipinjam, melainkan berapa harga yang akhirnya harus dibayar oleh masyarakat,” kata Iffan. [wir/suf]
Link informasi : Sumber
