Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Kapolda Jatim Serap Aspirasi Pengusaha Sound Karnaval
Surabaya (beritajatim.com) – Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono meminta pengusaha sound horeg berani menghentikan operasional jika ada narkoba, miras, dan pelanggaran di karnaval.
Hal itu disampaikan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para pengusaha sound system horeg atau karnaval se-Jawa Timur di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (19/11/ 2026). FGD itu digelar untuk menyerap aspirasi sekaligus membangun kesepahaman agar kegiatan sound karnaval tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Fatwa MUI Jawa Timur serta perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim.
Kapolda mengatakan, pihaknya ingin melibatkan langsung para pengusaha sound system dalam merumuskan kesepakatan bersama, sehingga kegiatan hiburan masyarakat dapat berjalan tanpa menimbulkan dampak negatif.
“Saya ingin berdiskusi dan menyerap aspirasi dari teman-teman para pemilik sound system atau sound carnival. Kita tidak ingin dalam pelaksanaannya sampai terjadi korban jiwa maupun pelanggaran yang merugikan masyarakat,” ujar Dekananto.
Ia menegaskan, sejumlah hal harus menjadi perhatian bersama, mulai dari keselamatan, larangan penggunaan narkoba dan minuman keras, adanya dancer, pencegahan perusakan fasilitas umum, hingga kepatuhan terhadap batas waktu penyelenggaraan kegiatan.
Kapolda juga mengingatkan agar kegiatan karnaval tidak melewati pondok pesantren maupun mengganggu lingkungan tempat ibadah. Menurut dia, Jawa Timur merupakan provinsi religius yang memiliki banyak pondok pesantren sehingga nilai-nilai agama dan kearifan lokal harus dihormati.
“Jawa Timur ini provinsi yang religius. Banyak pondok pesantren, sehingga nilai-nilai agama yang ada di Jawa Timur harus kita patuhi dan hormati bersama,” kata Dekananto.
Lebih lanjut, Kapolda berharap para pengusaha sound system menyusun kesepakatan yang nantinya dapat diterapkan dalam kontrak kerja dengan pihak penyelenggara atau penyewa.
“Apabila ditemukan pelanggaran, seperti konsumsi minuman keras maupun penggunaan narkoba, pengusaha sound system diharapkan berani menghentikan operasionalnya,” ujar Dekananto.
Hasil kesepakatan FGD tersebut selanjutnya akan disinkronkan dengan surat edaran yang telah diterbitkan pada 2025.
Sementara itu, terkait kemungkinan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah, Kapolda mempersilakan pemerintah kabupaten/kota menyesuaikan dengan kebutuhan dan kewenangannya.
Polda Jatim berharap terbangun komitmen bersama antara pengusaha sound system, pemerintah daerah, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan kegiatan sound horeg yang aman, tertib, bertanggung jawab, serta tetap menghormati norma dan budaya masyarakat Jawa Timur. [uci/ian]
Link informasi : Sumber