Bimtek Jitupasna Kota Kediri Perkuat Kesiapsiagaan, Penanggulangan Bencana Jadi Tanggung Jawab Bersama

Ringkasan Berita

Bimtek Jitupasna Kota Kediri digelar untuk memperkuat kompetensi dan kesiapsiagaan petugas menghadapi bencana.

Setiap OPD diminta memahami peran dalam mengkaji kerusakan dan kebutuhan pascabencana.

Kota Kediri memiliki sejumlah potensi bencana meski tingkat kerawanannya relatif rendah di Jawa Timur.

BPBD menekankan kolaborasi lintas instansi agar penanganan dan pemulihan bencana lebih cepat.

Kediri (beritajatim.com) – Penanggulangan bencana di Kota Kediri bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri Joko Arianto saat membuka Bimtek Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) di Ruang Kilisuci, Balai Kota Kediri, Selasa (1/9/2026).

Bimtek Jitupasna digelar untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapsiagaan petugas dalam melakukan pengkajian terhadap kerusakan serta kebutuhan setelah terjadi bencana.

Joko mengapresiasi seluruh unsur yang selama ini mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Kediri. Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi salah satu kunci agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Bimtek Jitupasna berlangsung selama tiga hari dengan materi yang disesuaikan dengan bidang dan tugas masing-masing peserta. Melalui pendekatan tersebut, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan mampu melakukan pengkajian sesuai peran dan kewenangannya.

Dengan demikian, ketika bencana terjadi, setiap pihak sudah mengetahui tindakan serta tanggung jawab yang harus dilakukan. Hal ini dinilai penting agar penanganan hingga proses pemulihan dapat berjalan lebih terkoordinasi.

Koordinasi BPBD dan OPD Diperkuat

Dalam pelaksanaan penanganan bencana selama ini, Joko menyebut koordinasi antara BPBD Kota Kediri dengan berbagai instansi terkait telah berjalan baik. BPBD juga memiliki grup komunikasi bersama relawan, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya.

Grup tersebut digunakan untuk mempercepat penyampaian informasi ketika terjadi bencana atau kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana.

“Sebagai contoh, ketika terjadi cuaca ekstrem yang mengakibatkan banyak pohon tumbang beberapa waktu lalu, informasi tidak hanya diterima melalui layanan aduan 112, tapi juga disampaikan melalui grup komunikasi dalam bentuk laporan dan dokumentasi foto,” tuturnya.

Pola komunikasi tersebut memungkinkan informasi lapangan segera diterima oleh pihak terkait. Laporan juga dapat dilengkapi dokumentasi sehingga membantu proses identifikasi dan penanganan di lokasi.

Risiko Bencana Kota Kediri Tetap Perlu Diantisipasi

Meski memiliki Indeks Risiko Bencana sebesar 75,10 dan tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan bencana terendah keempat di Jawa Timur, Kota Kediri tetap memiliki sejumlah potensi bencana.

Berdasarkan kajian risiko bencana, beberapa ancaman yang perlu diantisipasi antara lain banjir genangan, cuaca ekstrem berupa angin puting beliung, tanah longsor, hingga kekeringan.

Joko menegaskan kondisi risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain bukan berarti Kota Kediri terbebas dari potensi bencana. Kesiapsiagaan tetap diperlukan karena bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja.

“Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja sehingga diperlukan kesiapsiagaan dari seluruh pihak. Meskipun tingkat risiko bencana Kota Kediri relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, namun kondisi ini tidak berarti bahwa Kota Kediri terbebas dari potensi bencana,” terangnya.

Karena itu, kolaborasi dan koordinasi antar-OPD menjadi kunci dalam penanganan bencana. Upaya tersebut juga telah diperkuat melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kediri.

Jitupasna Didorong Percepat Pemulihan Pascabencana

Melalui Bimtek Jitupasna, Joko berharap peserta tidak sekadar memahami konsep pengkajian kebutuhan pascabencana. Mereka juga diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.

“Dengan mengikuti bimtek ini, diharapkan ketika bencana terjadi, para pihak terkait dapat segera mengambil tindakan sehingga proses pemulihan pasca bencana bisa lebih cepat, terkoordinasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Bimtek tersebut menghadirkan Tim Mahoni Cakra Saujana dari Yogyakarta sebagai narasumber. Materi pelatihan disusun untuk memberikan pemahaman sekaligus kemampuan praktis kepada peserta dalam menjalankan pengkajian kebutuhan pascabencana.

Dalam paparannya, narasumber menekankan empat prinsip utama proses pembelajaran yang diterapkan selama tiga hari pelatihan. Di antaranya pendekatan berbasis kompetensi, metode partisipatif, serta orientasi untuk perubahan.

Untuk menciptakan ruang pembelajaran yang interaktif, peserta juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Melalui diskusi dan pembelajaran berbasis kompetensi tersebut, peserta diharapkan semakin siap menjalankan perannya ketika terjadi bencana maupun dalam tahapan pemulihan pascabencana di Kota Kediri. [nm/aje]