Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait ingin setiap anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, didampingi tenaga dari kalangan akademisi untuk menguatkan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi.
Ide ini berawal dari apresiasi Fawait terhadap kerja anggota DPRD Jember dalam membahas Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dan Rencana APBD 2027.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada kawan-kawan DPRD yang sudah melakukan pembahasan secara maraton baik siang maupun malam, dan dinamika di dalam pembahasan itu merupakan sesuatu yang sangat sehat,” kata Fawait, usai sidang paripurna Nota Pengantar Keuangan Perubahan APBD 2026, di gedung DPRD Kabupaten Jember, Selasa (1/9/2026).
Dengan beratnya tugas parlemen, Fawait mewacanakan setiap anggota DPRD punya staf ahli. “Seperti di Kota Surabaya, anggota DPRD punya tenaga ahli atau punya staf yang bisa diajak berdiskusi terkait masalah APBD dan kaidah-kaidah APBD, sehingga nanti tidak ada miss sehingga pembahasannya bisa lebih cepat dalam arti efektif,” katanya.
Ide ini tentu saja tidak bisa diputuskan di Jember. “Itu harus diajukan juga kepada kementerian terkait, apakah diperbolehkan DPRD Jember punya tenaga ahli atau staf ahli untuk mempertajam lagi fungsinya, sehingga nanti APBD bisa lebih berkualitas lagi,” kata Fawait.
Sebagai mantan anggota DPRD Jawa Timur, Fawait menyadari pentingnya staf ahli. “Saya waktu jadi DPRD kadang enggak sempat untuk mempelajari (hal-hal teknis dan regulasi) saat sedang sibuk-sibuknya ke masyarakat. Biar menjadi ranahnya tenaga ahli atau staf ahli,” katanya.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyambut baik ide itu. “Sebenarnya tenaga ahli di DPRD sudah ada. Tenaga ahli fraksi dan komisi juga sudah ada sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Cuma ada beberapa daerah yang masing-masing anggota didampingi satu orang tenaga ahli,” katanya.
Ide yang dilontarkan Bupati Fawait ini perlu kajian dari aspek perundang-undangan. “Tentu kami akan berkonsultasi,” kata Halim.
Menurut Halim, anggota DPRD Jember adalah pejabat politis. “Tidak punya keahlian khusus. Tentu keahlian khusus ini dimiliki oleh tenaga profesional, akademisi, maupun pengamat,” kata politisi Gerindra ini. [wir/aje]
Link informasi : Sumber
