Ponorogo (beritajatim.com) – Kondisi ekonomi warga bisa berubah dalam waktu singkat. Namun, perubahan tersebut dinilai belum sepenuhnya bisa diikuti oleh sistem data tingkat kesejahteraan atau desil yang digunakan pemerintah. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Ponorogo karena data tersebut berkaitan dengan akses masyarakat terhadap sejumlah layanan dasar.
Anggota DPRD Ponorogo Agung Priyanto menilai kondisi ekonomi masyarakat tidak bisa dilihat secara kaku melalui satu klasifikasi. Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan ada warga yang masuk desil tinggi, meski secara ekonomi belum tentu tergolong mampu. Sebaliknya, kondisi ekonomi seseorang juga bisa berubah setelah data tersebut ditetapkan.
Temuan seperti itu, lanjut Agung, dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Dia mencontohkan yang benar-benar diketahuinya, yakni adanya juru parkir (jukir) yang tercatat dalam desil 9, hingga mahasiswa yang masuk desil 10. Padahal, klasifikasi tersebut belum tentu menggambarkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.
“Hari ini orang mungkin desil 9. Belum tentu besok tetap 9, bisa saja ekonominya jatuh,” kata Agung, Jumat (28/8/2026).
Menurut dia, persoalan menjadi lebih serius ketika data desil digunakan sebagai dasar untuk menentukan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Kesehatan dan pendidikan menjadi 2 sektor yang dinilai cukup terdampak ketika perubahan kondisi ekonomi warga tidak segera tercermin dalam data. Bahkan, terdapat keluhan warga terkait layanan pengobatan di rumah sakit karena status desil berubah dan berdampak terhadap penggunaan jaminan kesehatan.
Agung menegaskan, mekanisme pendataan semestinya tidak justru membuat masyarakat yang membutuhkan kehilangan haknya. Negara dinilai memiliki tanggung jawab untuk memastikan data kesejahteraan selalu mengikuti kondisi warga di lapangan.
“Jangan sampai rakyat itu hanya karena desil, tidak mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Karena itu, dirinya mendorong pemerintah lebih aktif melakukan pembaruan data. Data desil, menurutnya, tetap penting sebagai instrumen untuk menentukan penerima bantuan agar tepat sasaran. Namun, data tersebut harus memiliki mekanisme evaluasi yang mampu menangkap perubahan ekonomi masyarakat secara lebih cepat.
Agung juga mempertanyakan penerapan desil yang dinilai terlalu luas dalam menentukan akses masyarakat terhadap program pemerintah. Dia mengambil contoh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya tidak menjadikan desil sebagai dasar utama. “MBG saja tidak menggunakan desil, kenapa yang lainnya harus?” tanyanya balik.
Menurut Agung, pembaruan data bukan semata persoalan administrasi. Akurasi data berkaitan langsung dengan hak masyarakat memperoleh pelayanan dan perlindungan sosial. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya berpegang pada klasifikasi data, tetapi juga membuka ruang untuk melihat kondisi faktual warga ketika terjadi perubahan ekonomi. (end/kun)
Link informasi : Sumber
